Beredar Kabar Banyak Penyelenggara Pilkada Kena Covid-19, Begini Klarifikasi KPU Soppeng

TRIBUNSOPPENG.COM, WATANSOPPENG - Pilkada kian dekat. Tersisa satu hari lagi sebelum memilih kepala daerah, Selasa (8/12/2020).

Perhelatan demokrasi lima tahunan di daerah itu untuk pertama kalinya berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

Menjadi satu kendala tersendiri, untuk menyukseskan Pilkada tanpa adanya kluster penyebaran. Di Kabupaten Soppeng, isu soal penyelanggara Pilkada memang santer beredar.

Namun, hal itu dibantah oleh Ketua KPU Soppeng, Muhammad Hasbi.

Menurutnya, sampai saat ini, belum ada penyelenggara Pilkada yang terpapar.

"Tidak ada yang terpapar. Saya perlu klarifikasi, bahwa penyelenggara KPU Kabupaten, PPK, PPS dan termasuk KPPS yang akan bertugas di tanggal 9 Desember 2020 telah menjalani pemeriksaan Kesehatan rapid tes sebanyak 5.727 orang, Alhamdulillah semuanya sehat wal afiat," katanya.

Penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 telah diatur di PKPU Nomor 6 tahun 2020, tentang pelaksanaan tahapan pilkada serentak lanjutan di masa pandemik Covid-19.

"Pelaksanaan pilkada serentak 2020 di masa pandemi Covid terdapat 15 hal baru perlakuan di TPS sebagai bentuk protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, seperti jumlah pemilih di TPS paling banyak 500 pemilih," katanya.

Selain itu, semua petugas KPPS dirapid sebelum melaksanakan tugasnya, penerapan protokol kesehatan minimal pakai masker, jaga jarak, petugas memakai sarung tangan, cek suhu tubuh, memakai pelindung wajah.

Di TPS dilakukan penyemprotan disinfektan, disiapkan tempat cuci tangan, setiap pemilih disiapkan sarung tangan untuk dipakai mencoblos, dan bagi pemilih yang bersuhu di atas 37,3 celcius disiapkan bilik khusus, dan pemilih hadir disesuaikan dengan jadwal yang pada formula pemberitahuan memilih.

"Secara teknis Pilkada dapat dilaksanakan sesuai regulasi tahapan pilkada 2020, hanya memang sempat mengalami penundaan sejak merebaknya pandemi Covid-19," tambah Hasbi.

Saat ini, KPU Kabupaten Soppeng menerapkan dua protokol sekaligus. Yaitu, protokol demokrasi dan protokol kesehatan.