Sepak Terjang Benny Wenda, Pemimpin ULMWP yang Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat
Pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat.
Penulis: Nur Fajriani R | Editor: Anita Kusuma Wardana
Pada 2001, Benny diduga terlibat dalam aksi penyerangan Polres Abepura. Bekerja sama dengan sang kakak, Benny turut mengerahkan sekitar 500 warga Jayawijaya ke perbatasan Jayapura-Papua Nugini dengan alasan keamanan di Jayapura tidak terjamin.
Kelompok ini juga melakukan pembantaian terhadap enam warga pendatang pekerja kayu di perbatasan RI-Papua Nugini, pada Desember 2001.
Kemudian pada 2002 Benny Wenda ditangkap polisi lantaran dituding menghasut masyarakat dan memimpin sejumlah pertemuan gelap untuk menyerang pos-pos TNI/Polri pada Juni 2002.
Lalu, pada 29 Oktober 2002, Benny Wenda melarikan diri dari ruang tahanan dengan mencongkel jendela kamar mandi. Benny diduga melarikan diri ke Papua Nugini hingga kemudian melanjutkan perjalanan ke Inggris
Tak lama kemudian, pada 2003, Benny memperoleh suaka dari pemerintah Inggris dan menetap di sana bersama keluarganya.
Lama menetap di Inggris membuat Benny memiliki jaringan internasional yang luas. Dia bahkan pernah bertemu Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Pemerintah Vanuatu lah yang ketika itu memfasilitasi tokoh pembebasan Papua Barat itu untuk bertemu Komisi Tinggi HAM PBB.
Pertemuan terjadi di sela kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM pada Jumat 25 Januari 2019.
Kehadiran Benny Wenda ternyata mengejutkan KTHAM karena pembahasannya berbeda dengan tujuan kedatangan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM, yakni untuk membahas pelaksanaan Universal Periodic Review (UPR) HAM Vanuatu.
Ditambah pula, Benny Wenda tidak tercatat sebagai delegasi resmi Vanuatu.
Pemerintah Indonesia pun meradang dengan melayangkan protes keras terhadap Pemerintah Vanuatu.
Dapat Penghargaan
Tak hanya di situ, jejaring internasional Benny Wenda semakin berkembang lewat penghargaan yang ia terima dari Dewan Kota Oxford pada 17 Juli 2019.
Dalam penghargaan tersebut, Benny dinobatkan sebagai pelaku kampanye damai untuk demokrasi.
Pemerintah Indonesia kembali meradang saat mengetahui Benny Wenda menerima penghargaan tersebut.