Prabowo Subianto Kecewa Dikhianati Edhy Prabowo, 'Anak Diangkat dari Selokan 25 Tahun Lalu'

TRIBUN-TIMUR.COM - Prabowo Subianto kecewa dikhianati Edhy Prabowo, "anak diangkat dari selokan 25 tahun lalu". 

Ketua Umum Partai Gerindra rupanya marah besar soal kasus korupsi yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif, Edhy Prabowo.

Hal itu diungkapkan oleh sang adik, Hashim Djojohadikusumo.

Menurutnya, saat mendengar kabar bahwa Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benur, Prabowo Subianto marah sejadi-jadinya.

Menurut Hashim Djojohadikusumo, Prabowo Subianto merasa sangat kecewa dan dikhianati.

 "Pak Prabowo sangat marah, sangat kecewa, ia merasa dikhianati," kata Hasim Djojohadikusumo di Jetski Cafe, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (4/12/2020), sebagaimana dikutip dari TribunJakarta.com.

Tak hanya itu, Prabowo Subianto juga mengucapkan kata-kata yang masih diingat Hashim Djojohadikusumo soal kekecewaannya kepada Edhy Prabowo.

Kata-kata itu berisi ungkapan kekecewaan karena selama ini Prabowo Subianto lah yang telah membesarkan Edhy Prabowo.

"Dan terus terang saja, dia bilang ke saya, dia sangat kecewa dengan anak yang dia angkat dari selokan 25 tahun lalu," kata Hashim Djojohadikusumo.

"I picked him up from the gutter, and this is what he does to me," katanya menyambung sambil mengungkapkan secara detail apa yang dikatakan Prabowo Subianto kala itu.

Merasa terdzalimi

Hashim Djojohadikusumo memberikan komentar soal tertangkapnya Menteri KP Edhy Prabowo terkait kasus korupsi izin ekspor benih lobster.

Dia mengaku dirinya dan sang anak, Rahayu Saraswati, termasuk keluarganya, terzalimi lantaran selama ini dikaitkan dengan kasus korupsi yang menimpa Edhy Prabowo.

Menurut Hashim Djojohadikusumo, dirinya sudah berkecimpung di bisnis bidang kelautan selama 34 tahun dan tak pernah melakukan korupsi.

"Keluarga kami sudah 34 tahun berbisnis di bidang kelautan. 34 tahun sejak 1986 di bidang budidaya mutiara, PT Bima Sakti Mutiara," katanya.

"Tidak pernah kami curang, apalagi korupsi, apalagi melanggar peraturan-peraturan yang berlaku," katanya lebih lanjut.

Ia juga membantah bahwa perusahaannya terlibat dalam kasus korupsi izin ekspor benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo.

Menurut Hashim Djojohadikusumo, selama perusahaannya belum pernah mengekspor lobster, melainkan membudidayakan biota laut tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa perusahaannya belum mendapatkan izin ekspor lantaran ada dokumen-dokumen yang belum terpenuhi.

"Bukan ekspor lobster, tapi budidaya lobster. Sampai detik ini kami belum dapat izin (ekspor) lobster dan kami belum pernah eskpor lobster. Ini saya meluruskan," kata Hashim Djojohadikusumo.

Karenanya, terkait pemberitaan yang mengaitkan perusahaannya dengan kasus korupsi Edhy Prabowo, Hashim Djojohadikusumo pun membantahnya.

Ia juga mengaku terzalimi karena selalu dikait-kaitkan dalam kasus ini.

"Saya atas nama keluarga Djojohadikusumo merasa prihatin dan merasa terzolimi, saya merasa difitnah, anak saya sangat merasakan," ucapnya.

Tunjuk Hotman Paris

Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, ditunjuk menjadi kuasa hukum Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dan ayahnya Hashim Djojohadikusumo.

Rahayu Saraswati sendiri merupakan politisi Partai Gerindra sekaligus keponakan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Hal ini terungkap dari undangan Hotman Paris untuk para wartawan dalam gelar konferensi pers terkait hak jawab atas fitnah terkait ekspor benur lobster.

Hotman Paris yang didampingi langsung oleh Rahayu Saraswati dan Hashim Djojohadikusumo akan melakukan pertemuan dengan wartawan hari ini, Jumat (4/12/2020), di Jet Ski Kafe, Penjaringan, Jakarta Utara.

Sebagai informasi, kasus ekspor benih lobster yang terkait dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), termasuk perusahaan-perusahaan yang ditunjuk jadi eksportir benur.

Rahayu Saraswati merupakan Direktur Utama PT Bima Sakti Mutiara.

Perusahaan tersebut beberapa kali dikaitkan dengan ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selama ini PT Bima Sakti Mutiara merupakan eksportir mutiara, tetapi kini perusahaannya membidik bisnis lobster dan budidaya laut lainnya.

Rahayu Saraswati yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini memastikan perusahaannya, PT Bima Sakti Mutiara, hingga saat ini belum melakukan kegiatan ekspor.

Meski kini mengaku sudah tidak aktif sebagai Direktur Utama PT Bima Sakti Mutiara, Rahayu Saraswati Djojohadikusomo mengeklaim perusahaan malah telah melakukan pelepasliaran benih lobster ke alam.

"Saya bisa pastikan sampai saat ini perusahaan tersebut belum melakukan ekspor benur sama sekali. Justru yang baru kami lakukan beberapa minggu lalu adalah pelepasliaran atau restocking lobster ke alam," kata Sara dalam keterangannya seperti dikutip dari Tribunnews.

Karena itu, dia pun membantah keterkaitan perusahaan dengan kasus suap ekspor benur yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Ia mengatakan, kasus suap yang menjerat Edhy Prabowo hanya melibatkan satu perusahaan.

Selain itu, Sara mengatakan sama sekali tidak ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pendaftaran izin sebagai eksportir benur.

Semua perusahaan yang terdaftar, termasuk PT Bima Sakti Mutiara, melalui proses yang sama.

"Kami melalui proses pendaftaran untuk izin sama seperti 60 perusahaan lain yang mendapatkan izin," ujar dia. 

Menurut Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mencuatnya isu tersebut berkaitan erat dengan pencalonannya sebagai Wakil Wali Kota Tangerang Selatan di Pilkada 2020.

"Saya tahu bahwa kemungkinan besar hal itu akan dipermainkan untuk menyerang saya dalam kontestasi politik. Strategi seperti ini bukanlah hal baru. Dan sayangnya, dugaan saya benar," ujar Rahayu Saraswati. 

Ia menegaskan, tidak akan goyah dengan isu yang menerpa dirinya ini. Sebab, dia yakin dirinya tidak salah.

Diberitakan, Menteri KP Edhy Prabowo bersama sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP ) dan anggota keluarga ditangkap KPK di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu, 25 November lalu.

Setelah diperiksa, Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster.

Partai Gerindra ini diduga menerima uang senilai Rp 3,4 miliar dan 100.000 dollar AS dari pihak PT Aero Citra Kargo.

Perusahaan tersebut diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster, karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

Selain Edhy Prabowo, KPK juga menetapkan enam tersangka lain dalam kasus ini yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misata, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, serta seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin.(*)