Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Terbaru! 11 Hari Libur dan Cuti Bersama di Desember 2020 Terancam, Gubernur - Dokter Usul Dihapus

Terbaru! 11 hari libur dan cuti bersama di Desember 2020 terancam ditiadakan, gubernur hingga organisasi dokter usulkan kebijakan itu dihapus.

Editor: Edi Sumardi
DOK KOMPAS.COM
Ilustrasi kalender. Terbaru! 11 hari libur dan cuti bersama di Desember 2020 terancam ditiadakan, gubernur hingga organisasi dokter usulkan kebijakan itu dihapus. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Terbaru! 11 hari libur dan cuti bersama di Desember 2020 terancam ditiadakan, gubernur hingga organisasi dokter usulkan kebijakan itu dihapus.

Apakah Presiden Jokowi akan mempertimbangkan usulan itu?

Libur akhir tahun dijadwalkan akan dimulai pada 24 Desember 2020 hingga 1 Januari 2021.

Ini merupakan penggeseran jatah cuti bersama Idul Fitri 1441 Hijriah berdasarkan Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama Pegawai ASN Tahun 2020 yang ditandatangani pada 18 Agustus 2020.

Dengan tambahan itu, libur akhir tahun 2020 akan berjumlah 11 hari.

Namun, durasi libur akhir tahun yang begitu panjang ini menuai polemik dari sejumlah pihak.

Pasalnya, selalu ada lonjakan kasus Covid-19 selepas libur panjang.

Berikut beberapa saran terkait libur panjang akhir tahun ini:

Ganjar usulkan ditiadakan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan agar pemerintah menghapus cuti bersama pengganti yang dijadwalkan pada akhir tahun ini.

Sebab, Jawa Tengah mengalami lonjakan kasus Covid-19 setelah libur panjang akhir Oktober 2020.

"Hipotesis kita iya mengatakan karena libur panjang. Karena data di Jateng itu tanggal 10 sampai 21 November ini garisnya tinggi lumayan naik. Nah, posisi ini rasa-rasanya sudah kita hitung kemarin karena liburan," kata Ganjar Pranowo, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Selasa (24/11/2020).

Karenanya, ia berharap libur panjang akhir tahun ditiadakan, demi mencegah peningkatan kasus sebagai dampak dari liburan.

Diganti insentif

Mengutip Tribun Jateng, Kamis (26/11/2020), Bupati Karanganyar Juliyatmono mengusulkan agar libur panjang ditiadakan.

Sebagai gantinya, pemerintah pusat bisa memberikan insentif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Mestinya harus dikompensasi dengan insentif, tak perlu cuti. Liburnya, libur normal saja, mungkin menyongsong Natal dan Tahun Baru," kata Juli, sapaan akrabnya.

"Kalau semua ditumpuk akhir tahun, bisa hampir separuh bulan itu nyaris tidak ada aktivitas kegiatan pemerintah," sambungnya.

Diskon tiket dihapus

Sementara itu, epidemiolog Griffith University, Australia Dicky Budiman berpendapat, peniadaan libur panjang akhir tahun ini juga harus didukung dengan penghapusan diskon tiket.

"Saya setuju untuk dikurangi saja libur-libur itu, tetapi juga perlu dibatasi pergerakan dari masyarakat," ucap Dicky, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Rabu (25/11/2020) pagi.

"Ini harusnya di sektor-sektor perhubungan harusnya memperkuat kebijakan ini. Bukan malah memberikan diskon-diskon tiket dan kemudahan-kemudahan dalam perjalanan ke luar kota. Jangan didukung dengan adanya diskon tiket," sambungnya.

Apabila diskon dan kemudahan dalam perjalanan tetap diberikan, hal itu justru tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi.

Larangan mobilisasi

Epidemiolog kolaborator saintis LaporCOVID Iqbal Elyazar mengatakan, pemangkasan cuti bersama juga harus dibarengi dengan larangan tegas dari pemerintah terkait mobilisasi masyarakat.

Jika tidak, pemangkasan cuti bersama itu tidak akan efektif dan terkesan sia-sia.

"Pertama, karena tetap ada liburan Natal dan Tahun Baru di mana orang masih akan tetap berupaya untuk menambah liburan. Apalagi untuk orang-orang yang bukan PNS (pegawai negeri sipil)," kata Iqbal, seperti diberitakan Kompas.com, Rabu (25/11/2020).

"Sama halnya tidak ada larangan, sanksi, hambatan untuk pulang kampung atau mudik atau mengunjungi tempat-tempat hiburan atau wisata selama periode dua minggu tersebut," lanjutnya mengatakan.

IDI minta ditiadakan

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia ( IDI ) Daeng M Faqih meminta pemerintah mempertimbangkan untuk meniadakan libur akhir tahun 2020.

Menurut Daeng M Faqih, libur bersama berpotensi memicu terjadinya kerumunan masyarakat.

Sehingga dikhawatirkan dapat membuat terjadinya lonjakan penularan virus corona yang lebih besar.

"Kami dari Ikatan Dokter Indonesia sangat mohon ke pemerintah untuk mempertimbangkan barangkali kebijakan libur bersama cuti bersama ini ditiadakan kalau bisa. Karena ini akan membantu kegiatan kerumunan dan akan memicu lonjakan penularan di masyarakat,” kata Daeng M Faqih dalam diskusi di Graha BNPB, Senin (30/11/2020).

Daeng M Faqih pun mengungkapkan pelaksanaan libur panjang yang rupanya turut membuat terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air.

"Marilah bersama-sama dan terus terang dari peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Misalnya, bulan Agustus, bulan sekarang ini, biasanya kasus-kasus ini meningkat setelah kita melakukan libur bersama," ucapnya.

Daeng M Faqih menambahkan, peningkatan kasus positif juga berdampak pada kemampuan tenaga kesehatan dalam menangani pasien yang tertular.

Berdasarkan data, kata dia, sudah 180 dokter yang meninggal akibat terpapar virus corona.

“Dokter saja dengan meningkatnya angka tinggi, ini dilaporkan banyak yang gugur, sekarang sampai 180 dokter gugur yang terlapor,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Daeng M Faqih meminta agar masyarakat ikut berpartisipasi membantu pemerintah dan petugas kesehatan dalam menangani Covid-19.

Ia berharap masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukan testing dan tracing agar penekanan laju penyebaran virus bisa dilakukan.

“Covid ini terus terang bukan hanya tanggung jawab petugas kesehatan, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua, karena ini pandemi semua orang kena, semua wilayah kena, ini harus melawannya dengan penawaran semesta,” kata Daeng M Faqih.

“Ini kan ada dua strategi utamanya ya, penemuan kasus dan penanganan cepat dengan 3T tracing, testing, treatment dan di dalamnya ada isolasi,” imbuhnya.

Untuk treatment, penanganan pemerintah menurut Daeng M Faqih, sudah cukup berhasil.

Sebab, angka kesembuhannya sudah di atas 83 persen sedangkan angka kematian juga dapat ditekan yakni 3,1 persen.

“Memang testing dan tracing ini yang perlu kita kuatkan betul itu di masyarakat,” kata dia.

Kendati demikian, Daeng M Faqih mengatakan petugas kesehatan dari level puskesmas hingga kecamatan sudah cukup baik melakukan langkah tracing.

“Jadi begitu terindikasi di suatu tempat itu ada yang positif, maka daerah-daerah sekitar tetangganya, keluarganya, kemudian teman dekatnya yang pernah kontak erat itu dilakukan tracing,” kata Daeng M Faqih.

Oleh sebab itu, Daeng M Faqih meminta masyarakat untuk ikut memudahkan penanganan tersebut dengan membantu pemerintah dalam proses menemukan sumber penyebaran Covid-19.

“Kalau testing dan tracing ini kita dorong, kemudian masyarakat ikut membantu kelancaran dan testing dan tracing, mau koordinasi, mau kolaborasi, maka penemuan kasusnya menjadi baik sehingga pengendalian penularan itu juga menjadi baik,” kata Daeng M Faqih.

“Kalau tidak kooperatif masyarakat dalam rangka tracing dan testing kita hawatir penularan itu akan meluas,” imbuhnya mengatakan.

Selain testing dan tracing, yang tidak kalah penting menurut Daeng M Faqih adalah komitmen masyarakat dalam menerapan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

“Disiplin terhadap 3M, koperatif dan kolaboratif dalam upaya testing dan tracing itulah upaya kita bersama secara gotong-royong melakukan perang semesta terhadap Covid ini,” kata Daeng M Faqih.(*)

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved