Pemilihan Direktur Politani Pangkep 2021-2025, Alumni: Mas Menteri, Direktur Lama Banyak Masalahnya

TRIBUN-TIMUR.COM, PANGKEP - Politeknik Pertanian Negeri Pangkep (PPNP) atau Politani Pangkep, saat ini tengah memilih direktur baru untuk periode 2021-2025.

Panitia pemilihan dan penetapan sudah tahap mengirim 3 nama calon direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Pemilihan Direktur periode 2021-2025 telah menghasilkan tiga calon nama dan panitia telah menetapkan pada, Kamis (26/11/2020) lalu.

Ketiga nama yang dipilih oleh anggota senat Politani Pangkep dan kemudian ditetapkan dengan urutan yakni Dr Ir Darmawan MP (11 suara), Dr Mauli Kasmi MSi (9 suara), dan Ir Rimal Hamal MP (0 suara).

Sejalan penentuan direktur di tangan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, maka alumni Politani Pangkep bersuara.

Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Maperwa Politani Pangkep 2012-2013, Nasaruddin Gante meminta Menteri Nadiem Makarim tak memilih direktur lama.

"Mas Menteri, Jangan lagi pilih direktur lama Politani Pangkep untuk menjadi direktur di periode keduanya," kata Nasaruddin Gante.

Kenapa demikian? Nasaruddin Gante mengatakan jika pada masa kepemimpinan direktur lama, kampus Politani Pangkep banyak muncul masalah.

"Jangan lagi dipilih Mas Menteri, Direktur lama itu banyak masalah saat memimpin kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep," ujarnya.

Sebagai alumnus kampus pendidikan tinggi vokasi tersebut, Nasaruddin Gante mengatakan, Politani pangkep adalah ini Kampus Besar, namun banyak sekali masalah.

Masalah yang membelit Politani Pangkep ini dirincikan Nasaruddin Gante mulai dari pembekuan organisasi kemahasiswaan.

Lalu masalah direktur menantang mahasiswa hingga telanjang dada, soal kartu mahasiswa, hingga pembangunan dermaga pendidikan.

"Kami berharap tak ada lagi orgnisasi kemahasiswaan dibekukan. Bahkan sampai saat ini, ormawa belum aktif," kata Nasaruddin dalam rlis ke tribun-timur.com, Senin (30/11/2020).

"Tak hanya kemahasiswaan, banyak juga proyek-proyek bermasalah dari Politani Pangkep. Harapannya semoga tidak terjadi lagi," kata Nasaruddin Gante.

"Karena itu, untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan jangan lagi memilih Pak Darmawan jadi Direktur lagi," jelasnya.

Fakta lain yang diungkap Nasaruddin adalah posisi, direktur Politani Pangkep Dr Ir Darmawan MP terlibat tindak pidana penghilangan nyawa orang.

Kasus itu tak lain Direktur Politani Pangkep menabrak orang di Segeri dan menyebabkan korban meninggal. Namun kemudian bisa bebas.

"Apapun yang namanya menghilangkan nyawa orang dalam kasus kecelakaan, harusnya diproses. Tapi entahlah kemudian malah bebas begitu saja," ujarnya.

Dermaga Pendidikan Mangkrak

Hal senada diungkapkan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi Badan Koordinasi (HMI MPO Badko) Sulselbar periode 2019-2020, Samsuryadi Al Barru.

Syamsuyadi mengatakan, pembangunan dermaga Politani Pangkep yang masuk tahun anggaran 2019, diduga tak sesuai dokumen tender awal.

Syamsuriadi mengatakan, mangkraknya pembangunan Dermaga Pendidikan Politani Pangkep, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan tersebut menyalahi dokumen tender awal.

"Sejak awal pada pelaksanaan lelangnya memang sudah tidak sehat, yang bertanggung jawab pihak pelaksana, PPK, dan tentu Direktur Politani Pangkep Pak Darmawan secara umum," kata Syamsuriadi, Minggu (29/11/2020).

Dari penelusuran yang dilakukan Syamsuriadi, dalam pembangunan terdapat perubahan dari pekerjaan yang tak sesuai tender awal yakni detail engineering desain (DED)-nya.

"Saya mendapat informasi jika tak sesuai desain awal. Pembangunan causeway dermaga ini lebih pendek dari DED yang ada di tender awal. Artinya causeway ini lebih pendek dari desain awal," ujarnya.

Melihat proses pembangunan Dermaga Pendidikan itu, lanjut Syamsuriadi, harusnya tidak boleh diubah-ubah dari desain awal hanya karena ingin menyiasati anggaran pembangunan.

Selain itu, fakta lain pembangunan Dermaga Pendidikan dilakukan lebih awal, padahal izin lingkungan masih belum dikantongi. 

"Izin lingkungan pembangunan Dermaga Pendidikan Politani Pangkep keluar Desember 2019, tapi pembangunan dikerjakan sejak pertengahan 2019," kata Syamsuriadi

Melihat kondisi itu, berarti ada kesalahan, karena pembangunan dilakukan tanpa prosedural sebagai mana mestinya.

Kini persaingan untuk menjadi Direktur Politani Pangkep Periode 2021-2025 bakal ditentukan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim.

Hal itu sesuai aturan dalam pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi diatur Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010.

Permen No 24 tahun 2010 tersebut berisi tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi.

Menteri dan Senat memiliki hak suara seperti yang dijelaskan pada Pasal 7 huruf e Permen No 1 tahun 2015, menteri memiliki 35% hak suara.

Dengan jumlah anggota Senat Politani Pangkep sebanyak 20 orang, maka suara Menteri Nadiem Makarim akan sangat menentukan. Suara menteri berkisar antara 10-11 suara.

Terkait informasi di atas, Direktur Politani Pangkep berusaha dikonfirmasi, tapi panggilan telepon tak dijawab. (*)

3 Calon Direktur Politani Pangkep:

1. Dr Ir Darmawan MP (petahana)

2. Dr H Mauli Kasmi SPi MSi

3. Ir Rimal Hamal MP

Tahapan Pemilihan Direktur Politani Pangkep

20 Oktober 2020: Pengumuman Penjaringan (Persyaratan, Tata Tertib, Jadwal)

21 Okt - 6 Nov 2020: Pendaftaran dan pengumpulan persyaratan

6-9 November 2020: Verifikasi dan seleksi berkas persyaratan

14 November 2020: Penetapan calon direktur terseleksi

26 November 2020: Pemaparan visi-misi dilanjutkan penilaian-penetapan calon direktur dalam rapat senat tertutup, pengumuman 3 calon direkur terseleksi.

3 Desember 2020: Penyempurnaan visi, misi, dan program kerja calon direktur

4 Desember 2020: Penyampaian 3 nama calon ke Kemendikbud bersama visi-misi serta program kerja calon

10 Februari 2021: Pemilihan calon direktur dalam senat bersama Mendikbud (yang mewakili), penetapan calon direktur terpilih, pengumuman hasil pemilihan,

17 Februari 2021: Laporan akhir kegiatan pemilihan direktur, pelantikan menyesuaikan waktu menteri.