Seleksi Guru Honorer untuk PPPK, Kesempatan Hingga 3 Kali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah akan merekrut guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Tahun 2021.

Pengumuman rencana seleksi guru PPPK 2021 disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Ma'ruf Amin yang diikuti Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan (Sekprov Sulsel), Abdul Hayat Gani,secara virtual, Senin (23/11/2020).

Ma'ruf Amin mengumumkan, pemerintah akan membuka rekrutment guru PPPK bagi guru honorer dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum mengajar.

Ada satu juta kuota seluruh Indonesia yang disiapkan.

"Bagi yang akan mengikuti seleksi, agar mempersiapkan diri dengan baik. Berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana peserta hanya diberi kesempatan mengikuti ujian satu kali, kali ini peserta diberi kesempatan mengikuti ujian hingga tiga kali," kata Ma'ruf via rilis Pemprov.

Biaya pelaksanaan ujian yang akan diselenggarakan secara online, lanjut Ma'ruf, akan ditanggung oleh pemerintah. 

Ia berharap, semua guru honorer di sekolah negeri maupun di swasta, memanfaatkan kesempatan ini. 

"Seleksi ini akan memberikan kepastian status bagi guru honorer yang mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan," ujarnya.

Sementara, Menteri Pendidikan dan Kemudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim secara virtual menjelaskan, saat ini pemerintah daerah baru menyiapkan sekitar 200 ribu formasi guru PPPK. Padahal, kebutuhan yang disiapkan Kemendikbud lebih dari jumlah tersebut.

"Kapasitas formasinya cukup banyak untuk guru honorer, sampai satu juta formasi. Kami meminta agar daerah benar-benar menyiapkan berapa kebutuhannya," kata Nadiem.

Seleksi ini, kata Nadiem, merupakan kesempatan bagi guru honorer di daerah agar bisa diangkat menjadi PPPK. Pengangkatan tersebut akan dimulai pada 2021 dengan mekanisme seleksi yang berkeadilan.

"Pada 2021 merupakan tahun pertama, kita memberikan kesempatan yang adil bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK dengan seleksi yang adil, transparan," tuturnya.

Nadiem mengaku sudah berkeliling Indonesia dan bertemu dengan guru honorer. Meski berstatus guru honorer, ia mengakui jika mereka punya inovasi dan motivasi untuk belajar. 

"Cukup banyak guru honorer yang layak dan punya kompetensi menjadi guru yang baik. Karena itu, pemerintah memberikan jawaban, bagaimana kesejahteraan dan kesetaraan martabat mereka," ujarnya.

Sebelumnya, Kepal Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan (Kadisdik Sulsel) Muhammad Jufri telah memonitoring hal tersebut.

"Kami sudah antisipasi. Tadi saya pimpin rapat dengan kepegawaian dan GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) khusus menyiapkan data tersebut," ujar Jufri via pesan WhatsApp, Senin (16/11/2020) malam.

Secara umum, Jufri berharap dengan kebijakan itu dapat mengatasi kekurangan guru di Sulsel dan memberi rasa aman dan nyaman bagi guru honorer yang telah menunjukkan pengabdian yang luar biasa untuk mencerdaskan anak bangsa di Sulsel.

Terkait data guru honorer yang ada di Sulsel, khusus Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) sekitar 11 ribu orang.

"Alhamdulillah untuk SMA, SMK dan SLB saja honorer kita mencapai 11.565 orang. Kami akan ajukan sesuai data yang ada," katanya.

"Dan tentu berharap formasinya dibuka sesuai kebutuhan dan Sulsel bisa seluruhnya terakomodir," jelasnya.