Soal Netralitas ASN, NA: Jangan Takut Tidak Mendukung Bosmu!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan merilis data dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di 12 kabupaten/kota di Sulsel.

Hingga (9/11/2020), khusus pelanggaran Aparatur Sipil Negara, tercatat ada 121 dugaan pelanggaran. Dari angka itu, 103 kasus sudah direkomendasikan ke Komisi ASN (KASN).

Sementara 16 kasus dihentikan, 2 kasus lainnya dalam proses.

Melihat tingginya kasus pelanggaran yang dilakukan ASN, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tidak menyoroti soal netralitas, melainkan intervensi.

Menurutnya, ketika pemerintah sudah diintervensi maka pemerintah juga akan kehilangan figur yang baik. 

"Paling penting bagi saya, kenapa netralitas PNS (Pegawai Negeri Sipil) itu dibutuhkan supaya persaingan ini sehat. Program yang ditawarkan, tentu biarlah masyarakat yang menilai," kata NA di Kantor Gubernur, Selasa (10/11/2020).

Pelanggaran netralitas ASN di Sulsel sudah mencapai 103 kasus. Jumlah pengaduan terbanyak ada di Kabupaten Bulukumba yakni 20 kasus. Menyusul Maros 16 kasus dan Pangkep 13 kasus.

Menurut NA, masyarakat memiliki hak sendiri untuk memilih. Mereka harus menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan dari pihak manapun, termasuk atasan.

"ASN ini jangan takut. Jangan takut tidak mendukung bosmu. Karena kalau kita melakukan hal-hal di luar ketentuan, maka tentu akan ada sanksi," katanya.

"Saya pengalaman, 10 tahun di Bantaeng tidak pernah gunakan ASN, lurah, kepala desa, guru saya suruh istirahat. Karena itu kita harus berlaku adil," jelasnya.

Jangan, lanjut NA, menggunakan kekuasaan hanya untuk tujuan kepentingan politik, kepentingan golongan, kepentingan keluarga dan sebagainya.

"Saya kira, saya setuju. Saya memberikan apresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia yang betul-betul mau menjaga netralitas supaya kualitas pemilih semakin baik," katanya.