MCP Sulsel 55,52%, KPK Harapkan 60%

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Monitoring Centre for Prevention (MCP) Sulawesi Selatan (Sulsel) sekitar 55,52 persen.

Angka itu membuat Sulsel menempati peringkat ke-13 dari 34 provinsi di Indonesia untuk pengelolaan anggaran dan pencegahan korupsi yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) belum lama ini.

Person in Contact (PIC) KPK untuk Sulsel Friesmount Wongso usai rapat koordinasi di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (10/11/2020) mengatakan, angka 55,52 persen yang didapatkan dari delapan fokus area dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Yakni perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan (PTSP), kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), manageman Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pendapatan daerah, managemen aset daerah dan tata kelola dana desa masih di bawah harapan.

"Kita harapkan pemerintah daerah pada Oktober-November ini di angka 60 persen. Tapi baiknya di atas 70 persen sampai 80 persen," ujarnya usai rakor.

Menurutnya, angka capaian tersebut bukan harga mati. "Angka MCP itu bisa berubah. Misalnya pada pelayanan kurang baik, kita akan review ulang. Tapi kan kunjungan terbatas karena masa pendemi," ujarnya.

"Nah saat kita melakukan kegiatan, hasil dalam MCP tak sesuai, kita akan menyesuaikan. MCP itu secara formil saja. Bisa dibuat, di-gread, dipenuhi. Tapi implementasinya yang diharapkan masyarakat," jelasnya.

KPK membuat MCP ini, lanjut dia, untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang lebih baik dan bersih dengan pola sistem. "Nah sistem ini yang harus dipenuhi OPD terkait," jelasnya.

Namun ia tidak ingin menjadi pengadil, apakah MCP saat ini sesuai harapan atau tidak.

"MCP ini indikator sementara, ini fluktuatif. Nanti Dirilis di akhir tahun. Apalagi kan saat ini kondisi pandemi, belum bisa diukur, soalnya keterbatasan personel yang belum memenuhi," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Gubernur Sulsel mengatakan, sekarang ini apa sajakan lambat karena Pandemi Covid-19.

"Kita juga tidak bisa memaksakan. Kita berharap, kesehatan kita utama, dan juga ekonomi kita pacu," ujarnya.

"Di banding 3 bulan yang lalu kita masih 0%. Syukurlah, dengan inspektur yang baru bisa menaikkan menjadi 55 persen," jelas NA menambahkan.