Sekretaris AMPHURI Sulampua: Jamaah Siap Bayar Mahal Asal Bisa Umrah
Menurut asumsi dasar alumni Pondok Pesantren (Ponpes) Yasrib Soppeng ini, dari Februari hingga Semptember 2020
Penulis: Sukmawati Ibrahim | Editor: Imam Wahyudi
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretaris Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) DPD Sulampua, A Candrawali mengasumsikan, secara akumulatif total jemaah tertahan (tertunda) selama pandemi sekitar 30 ribu orang.
Hal tersebut disampaikan saat menyambangi Tribun Timur bersama Ketua AMPHURI Sulampua Ardiansyah Arsyad, Kabid Humas & Kreatif Mawardha Dj, Bendahara AMPHURI DPD Sulampua Suryadin Tosin, Kabid Pariwisata Andi Sophawaty Barung dan Wakabid Humas Ikram Noor.
"Secara akumulatif total jemaah yang tertahan di AMPHURI kurang lebih 3 ribu jemaah," katanya.
"Belum lagi dari asosiasi lain maupun travel lain yang tidak gabung di asosiasi pasti jumlahnya banyak," lanjutnya.
Menurut asumsi dasar alumni Pondok Pesantren (Ponpes) Yasrib Soppeng ini, dari Februari hingga Semptember 2020, kurang 30 ribu total jemaah yang tertahan.
"Karena teman-teman travel ada yang menjual sampai Ramadan. Jadi kurang lebih 30 ribu ini menunggu kepastian dan kejelasan kapan akan berangkat," ujarnya.
Belum lagi, lanjutnya, jemaah yang rindu umrah atau ingin kembali Baitullah.
"Bahkan sekarang kalau ada yang tanya kapan umrah, terus dijawab harganya mahal karena banyak penambahan biaya, tetap tidak mengurangi keinginan mereka untuk cepat-cepat ke Tanah Suci," ujarnya kemudian.
Namun, ia menegaskan, hingga hari ini belum ada kejelasan harga dan tanggal keberangkatan.
"Informasi dari Pemerintah Arab Saudi, umrah dari luar mulai dibuka 1 November 2020. Semoga Indonesia salah satu negara yang diperbolehkan ke sana," tukasnya.
Ia menambahkan, AMPHURI selalu mengimbau seluruh anggota tidak menerima uang muka terlebih dulu.
"Kami tetap membuka diri, untuk membuat daftar umrah namun belum transakasi sambil menunggu normal. Karena sampai sekarang kami belum punya kejelasan harga juga tanggal, semua tergantung Kemenag dan Pemerintah Arab Saudi," tutupnya.