Tak Hadiri Undangan Gubernur Sulsel, BEM UIN Alauddin Makassar: Buang-buang Waktu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulawesi Selatan (Sulsel) berupaya meredam aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Hal itu dilakukan dengan pertemuan Pemprov Sulsel dengan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai Universitas di Kota Makassar dan organisasi kemahasiswaan, Jumat (16/10/2020) pagi.

Berdasarkan surat undangan yang beredar, pertemuan itu bertujuan untuk menyerap aspirasi (saran dan masukan) terkait UU Cipta Kerja.

Namun, beberapa perwakilan BEM dikabarkan tidak menghadiri pertemuan tersebut. Salah satunya BEM Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Fahri Aidil dengan tegas menolak pertemuan tersebut. Hingga pihaknya tak menghadiri pertemuan tersebut.

"Untuk apa menghadiri undangan tersebut? Apa yang bisa dilakukan oleh gubernur dari hasil pertemuan tersebut? Jangan selalu mau melakukan pencitraan di tengah gelombang situasi yang kurang kondusif ini akibat kebijakan DPR RI dan pemerintah dalam rangka pengesahan Omnibus Law," tegasnya.

Lebih lanjut, Fahri Aidil mempertanyakan aspirasi apa yang mau diserap dalam pertemuan tersebut.

"Gubernur itu lembaga eksekutif. Sebagai lembaga eksekutif, gubernur itu sebagai pelaksana UU yang tentu harus tunduk pada UU yang ditetapkan pemerintah pusat. Lantas aspirasi macam apa yang mau diserap," tanyanya.

Dirinya pun merasa membuang-buang waktu jika menghadiri pertemuan tersebut.

Ia pun bersama dengan mahasiswa lain memilih untuk tetap turun ke jalan sebagai bentuk penyampaian aspirasi.

"Kami tidak mau membuang-buang waktu dengan pertemuan yang muara nya tidak jelas. Lebih baik teman-teman mahasiswa UIN Alauddin Makassar tetap melakukan aksi ke jalan dalam rangka penyampaian aspirasi kami, dan itu merupakan salah satu langkah konstitusional," tutupnya.