Breaking News:

Pilkada Mamuju Tengah

Dugaan Ijazah Palsu, Cabup Petahana Mamuju Tengah Terancam Didiskualifikasi

Bawaslu Sulawesi Barat menemukan dugaan pelanggaran ijazah paslu yang digunakan Calon Bupati (Cabup) Petahana Mamuju Tengah.

Penulis: Nurhadi | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/NURHADI
Koordiv Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Sulbar, Ansharullah 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Bawaslu Sulawesi Barat menemukan dugaan pelanggaran ijazah paslu yang digunakan Calon Bupati (Cabup) Petahana Mamuju Tengah, HM Aras Tammauni.

Komisioner Bawaslu Sulbar Koordiv Penindakan Penggaran Pemilu, Ansharullah mengatakan, terkait dugaan tindak pidana pemilu tersebut, Bawaslu sudah menindaklanjuti dengan melakukan pertemuan dengan Gakkumdu.

"Kami sudah bahas persoalan ini, kita akan lakukan investigasi. Teman-teman Bawaslu kabupaten juga sudah melakukan penelusuran untuk mengumpulkan bukti yang lebih," kata Ansharullah di kantor Bawaslu Sulbar, Jl Pontiku, Kelurahan Rimuku, Kamis (15/10/2020).

Menurutnya, pihaknya juga akan meminta penjelasan dari Dinas Pendidikan karena Bawaslu menemukan dua versi ijazah SMA paket C dengan nama dan tanggal lahir berbeda.

"Terkhusus kepada bapak Mustafa Kampil yang menandatangani dokumen tersebut, selaku kadis Pendidikan Kabupaten Mamuju saat itu, berdasarkan temuan kami konsisten bahwa ada dugaan pelanggaran terkait penggunaan ijazah," ungkapnya.

Bawaslu menemukan tiga dugaan pelanggar, yakni pelanggaran tindak pidana, pelanggaran administrasi dan pelanggaran etik.

"Besok paling lambat, Bawaslu Kabupaten akan melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju," katanya.

Pihaknya juga sudah menyerahkan hasil temuan ke Bawaslu Kabupaten untuk menjadi tambahan melakukan tindakan lebih lanjut, dalam hal ini investigasi.

"Kalau ternyata dalam proses yang dilakukan Bawaslu Mamuju Tengah bersama Gakkumdu ditetapkan menjadi temuan pelanggaran, dan terbukti pidana, maka konkwensinya adalah diskualifikasi," tegasnya.

Dikatakan, saat ini pihaknya memonitor Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah karena paling lambat 18 Oktober 2020, hasil penelusuran diputuskan seperti apa hasilnya, apakah ditetapkan temuan atau tidak.

"Karena seperti yang saya sampaikan, ada potensi tiga dugaan pelanggaran menurut hasil temuan Bawaslu Provinsi, yaitu tidak pidana, etik dan administrasi. Apakah ketiganya ini ditetapkan jadi temuan atau salah satu atau dua di antara itu, tergantung hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten," pungkasnya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved