Pakar Hukum Unhas: Mutasi 11 Kapolres di Sulsel Terkait Pilkada

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mutasi 11 jabatan Kapolres di jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan, berkaitan dengan pengamanan Pilkada serentak di 12 kabupaten kota.

Hal itu diungkapkan Pakar Hukum Unhas, Muhammaad Hasrul kepada tribun, Rabu (14/10/2020) malam.

Pasalnya, kata Hasrul, mutasi dilakukan jelang Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

"Kita berpikir positif saja, bahwa mutasi semua kapolres ini dalam rangka mengamankan pilkada. Mudah-mudahan memang dalam rangka untuk menguatkan dan memperlancar birokrasi yang ada di tiap-tiap daerah," kata Hasrul.

Dari kaca mata Hasrul, potensi kerawanan Pilkada di Sulsel, masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Potensinya pada dasarnya sama. Bahwa, anggap saja dari pihak pesrrta pilkada dan potensinya juga ada dari penyelenggara, semua kemungkinan ada," ujar Hasrul

Oleh karena itu, kata dia, mutasi itu merupakan bagian dari proses untuk bisa memperkuat atau bisa menjaga plikada yang kondusif.

"Kemudian kan ini juga merupakan bagian dari penyegaran-penyegaran sehingga memudahkan dalam menjalankan tugas nantinya," ujarnya.

Hasrul mencontohkan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Yudhiawan yang digantikan oleh DirIntel Polda Sulsel Kombes Pol Witnu Urip Laksana.

Menurutnya, kehadiran Witnu di jajaran Polrestabes Makassar sangatlah pas.

Mengingat ia berlatar belakang intel yang dapat memproykesi potensi kerawanan yang ada di Pilwalkot Makassar.

"Kalau spesialisasi intel kan diharapkan ada pencegahan dini, paling tidak beliau (Witnu) bisa mengetahui potensi-potensi kerawanan di Pilwalkot Makassar. Jadi sangat pas," bebernya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo membantah adanya dugaan mutasi tersebut terkait pilkada.

Menurutnya, mutasi itu merupakan hal rutin di tubuh Polri.

"Tidak ada kaitan pilkada, mutasi rutin seluruh di beberapa wilayah Indonesia memang sudah saatnya bertukar untuk penjenjangan dan promosi," kata Ibrahim Tompo.