Mario David: APBD Perubahan Makassar Tak Berdasar Skala Prioritas dan Jangka Pendek

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ngobrol Politik (Ngopi) seri ke-13 Tribun Timur mengangkat tema DPRD Kota dan Penolakan Ranperda APBD Perubahan, yang disiarkan langsung di Youtube dan akun Facebook Tribun Timur Berita Online, Senin (12/10/2020).

Hadir sebagai narasumber, Juru Bicara Badan Anggaran (Jubir Banggar) DPRD Kota Makassar, Mario David. Ngopi dipandu Reporter Tribun Timur, Abdul Azis.

Menurut Mario, banyak nomenklatur tak ada di APBD Pokok, muncul pada APBD Perubahan.

"Saya kasi contoh, pada APBD Perubahan ada pembagunan lahan parkir 5 lantai di Pasar Baru dan Losari. Kemudian truk sampah Compactor. Nomenklaturnya ada di Komisi C. Harusnya memang TAPD segera melakukan perbaikan, konsultasi ke Depdagri," ujarnya

Saat ini, lanjut legislator Fraksi Nasdem itu, masyarakat berada di masa pandemi Covid-19. Serba susah, pengangguran bertambah, pertumbuhan ekonomi melambat bahkan minus.

"Makanya penganggaran itu harus sesuai skala prioritas dan berdasarkan pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Makassar," ujarnya.

Yang dibutuhkan saat ini, kata dia, bagaimana program kerja itu dapat menyerap tenaga kerja banyak.

"Programnya ada out put dan out come jangka pendek dan panjangnya. Janganmi bahas sampah dulu (pengadaan Compactor) sampai Rp 30 miliar anggaranya," katanya.

"Beri stimulasi UMKM kita yabg jumlahnya 18 ribu. Paling tidak bisa hidup, bertahan dan bergeliat," jelasnya.

Memang stimulus UMKM sudah ada dari pemerintah pusat. Namun belum menyentuh seluru UMKM.

"Bisa juga beru pelatihan kepada pedangang bagaimana berjualan secara higinis. Pun pelatihan bisnis online dan skses modal bertahan hidup di masa pandemi Covid-19," ujarnya.

"Selain itu, pikirkan juga nsfrastruktur penunjang seperti rumah sakit. Kan ada dua itu yang sementara dibangun RS di Unjung Pandang Baru kurang Rp 50 miliar dan RS di Batua Raya kurang Rp 40 miliar," jelas Mario.

Belum lagi, kata dia, ada sekutar 100 ribu lebih warga Makassar yang nunggak BPJS Kesehatan.

"Kita bisa ACC langsung APBD Perubahan. Yang penting dicopot itu nomenklatur yang tidak prioritas, kasi masuk anggaran RS dan UMKM, itu baru top," ujarnya.