Demo Tolak Omnibus Law
Ban 'Dirampas', Polisi dan Mahasiswa Saling Dorong di Depan Kantor DPRD Jeneponto
Aksi saling dorong antara aparat dan mahasiswa terjadi setelah ban yang akan dibakar mahasiswa diambil oleh polisi.
Penulis: Muh Rakib | Editor: Sudirman
lihat foto
"Saya tegaskan juga UU Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, tidak, tidak ada. Perizinan berusaha dan kewenangannya tetap dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan NSPK yang ditetapkan pemerintah pusat agar tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh pemerintah daerah dan penetapan NSPK ini nanti akan diatur dalam PP atau peraturan pemerintah," tegas Jokowi.
"Selain itu kewenangan perizinan untuk non perizinan berusaha tetap di pemerintah daerah sehingga tidak ada perubahan bahkan kita melakukan penyederhanaan, melakukan standarisasi jenis dan prosedur berusaha di daerah dan perizinan di daerah diberikan batas waktu, yang penting di sini jadi ada service level of agreement, permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati," kata dia lagi.(*)
Laporan Wartawan Tribun Jeneponto, Muh Rakib.
