Link Download PDF Omnibus Law UU Cipta Kerja, Jokowi Beri Penjelasan Resmi Minta Gubernur Kompak

Di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, pemerintah juga berencana menghapus skema pemutusan hubungan kerja (PHK), dimana ada penghapusan mengenai hak pekerja mengajukan gugatan ke lembaga perselisihan hubungan industrial.

Sejumlah pasal dari RUU Omnibus Law adalah dianggap serikat buruh akan merugikan posisi tawar pekerja.

Salah satu yang jadi sorotan yakni penghapusan skema upah minimum UMK yang diganti dengan UMP yang bisa membuat upah pekerja lebih rendah.

Lalu, buruh juga mempersoalkan Pasal 79 yang menyatakan istirahat hanya 1 hari per minggu.

Ini artinya, kewajiban pengusaha memberikan waktu istirahat kepada pekerja atau buruh makin berkurang dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Jika disahkan, pemerintah dianggap memberikan legalitas bagi pengusaha yang selama ini menerapkan jatah libur hanya sehari dalam sepekan.

Sementara untuk libur dua hari per minggu, dianggap sebagai kebijakan masing-masing perusahaan yang tidak diatur pemerintah.

Hal ini dinilai melemahkan posisi pekerja.

Isi lengkap Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Beberapa ketentuan RUU Cipta Kerja juga dianggap kontroversial antara lain terkait pekerja kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu/PKWT), upah, pesangon, hubungan kerja, mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK), penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta jaminan sosial. Berikut isi RUU Cipta Kerja (apa itu omnibus law atau omnibus law itu apa):

Link Download Isi RUU Cipta Kerja Lengkap (PDF)

Penjelasan Resmi Jokowi

 Presiden Jokowi akhirnya bicara ke publik.

Jokowi akhirnya buka suara soal aksi demo besar-besaran yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Demo mahasiswa, buruhd an masyarakat ini menuntut penundaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang abru saja disahkan pemerintah.