Polda Sulsel Tidak Izinkan Unjuk Rasa RUU Cipta Kerja

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aksi unjukrasa diprediksi akan berlangsung massive di sejumlah kota di Indoensia 6-8 Oktober 2020.

Hal itu seiring dengan pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang menuai banyak penolakan dari kaum buruh dan mahasiswa.

Tidak terkecuali di Kota Makassar. Bahkan, sejumlah aliansi buruh dan mahasiswa telah melakukan aksi prakondisi Senin (5/10/2020) Siang hingga Sore tadi.

Seperti yang dilakukan Front Oposisi Rakyat dan Mahasiswa (Formasi) di bawah jalan layang playover Makassar dan Koalisi Perjuangan Pemuda dan Mahasiswa (KPPM) di Jl Sultan Alauddin.

Tuntutan mereka sama, menolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law disahkan lantaran dianggap tidak berpihak kepada kaum pekerja atau buruh.

Lalu bagaimana pihak kepolisian mengantisipasi prediksi aksi unjukrasa besok?

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo, menegaskan pihak kepolisian tidak mengeluarkan izin keramaian termasuk aksi unjukrasa.

"Untuk saat sekarang kita tidak mengeluarkan izin kegiatan masyarakat yang mengumpulkan massa, tidak ada izin dan rekomendasi termasuk unjukrasa," kata Ibrahim Tompo dikonfirmasi via telepon.

Alasannya, keramaian termasuk unjukrasa dikhawatirkan menjadi temoat penyebaran baru atau klaster Pandemi Covid-19.

"Kita berharap masyarakat bijaksana menilai situasi saat ini. Pandemi Covid apabila berkumpul itu akan menjadi area penyebaran baru, rawan penyebaran Covid dan ini beresiko terhadap keselamatan masyarakat umum," ujarnya.

Meski demikian, pihaknya mengaku tetap menyiagakan personel pengamanan untuk mengantisipasi adanya pengunjukrasa yang nekat turun ke jalan.

Namun, ia enggan membeberkan jumlah personel yang akan dikerahkan dalam pengaman unjukrasa tersebut.

"Untuk jumlahnya kitas sesuaikan dengan eskalasi yang ada. Jadi pengamanan itu dikendalikan Polrestabes Makassar dan akan dibackup Dalmas Polda," jelas Ibrahim Tompo.