Rencana Penggunaan Hak Angket, Fraksi Golkar Makassar Belum Bersikap
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Makassar itu menambahkan bahwa penggunaan hak
Penulis: Abdul Azis | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Abdul Wahab Tahir menyatakan partainya belum bersikap terkait keinginan koleganya menggunakan hak angket.
"Insya Allah, hari Selasa kami akan rapat fraksi. Setelah itu baru kami mengeluarkan sikap resmi," tegas Ketua Komisi D DPRD Makassar tersebut kepada Tribun via pesan WhatsApp, Minggu (4/10/2020).
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Makassar itu menambahkan bahwa penggunaan hak istimewa anggota dewan adalah hak prerogatif yang diberikan pemerintah.
"Hak ini sesuai dengan Undang-undang dan tatib DPRD. Jadi jangan ditafsirkan lain pihak eksekutif," ujar mantan Ketua Komisi A DPRD Makassar ini.
AWT akronim namanya pun berharap agar sebaiknya eksekutif menyiapkan jawaban atas beberapa hal yang nantinya anggota dewan pertanyakan pada pelaksanaan hak angket.
Terkait siapa saja sebagai 'aktor' di dalam pengusulan penggunaan angket tersebut, AWT mengaku DPRD belum menetapkan.
"Insya allah hari Selasa kita tau siapa-siapa anggota dewan pengusul hak istimewa dan yang bertandatangan. Kenapa? Karena kami semua lagi dinas luar kantor, Selasa baru masuk kantor," jelasnya.
Sebelumnya, Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar Mario David mengatakan bahwa setelah pembahasan Ranperda tentang penetapan APBD Perubahan 2020 ditolak, DPRD Makassar segera membentuk panitia hak angket.
Menurut Mario, pembentukan hak istimewa dilakukan untuk mengetahui dan mencari keberadaan dana jaringan pegangan sosial atau pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau Covid-19 Makassar.
Hingga berita ini diturunkan, sejumlah ketua fraksi di DPRD Makassar belum memberikan jawaban terkait apakah akan ikut mengusulkan hak angket atau tidak.
Seperti Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Makassar Abdi Asmara, Erick Horas (Partai Gerindra), Ari Ashari Ilham (Nasdem), Abdul Azis Namu (PPP), Mesakh Raymond Rantepadang (PDIP), dan Hamzah Hamid (PAN).
