Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

SAH Pilkada 2020 Tidak Jadi Ditunda, 4 Alasan Presiden Jokowi Pencoblosan Tetap Digelar 9 Desember

Keputusan itu diambil di tengah polemik Pilkada serentak yang digelar di tengah Pandemi.

Editor: Ansar
Tribunnews
Kolase Foto Karni Ilyas dan Presiden Jokowi 

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan tidak akan menunda Pilkada 2020.

Keputusan itu diambil di tengah polemik Pilkada serentak yang digelar di tengah Pandemi.

Pilkada tahun ini akan tetap dilakukan, meski banyak desakan penundaan pesta demokrasi dari berbagai pihak.

Lantas apa alasan Presiden Jokowi bersikukuh tetap melaksanakan Pilkada?

Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan, keputusan Jokowi itu diambil kemarin, Senin (21/9).
“Presiden berpendapat bahwa Pilkada tidak perlu ditunda dan tetap dilaksanakan. Pendapat Presiden ini sudah disampaikan oleh Mendagri agar disampaikan ke DPR, KPU, Bawaslu, DKPP dan sebagainya," ujar Mahfud usai rakor soal Pilkada 2020, Selasa (22/9).

Ada 4 alasan Jokowi memutuskan Pilkada 2020 tetap digelar 9 Desember.

Pertama, untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih dalam Pilkada 2020.

Kedua, penundaan Pilkada karena bencana Covid-19 tidak memberi kepastian karena tidak ada satu pun orang atau lembaga yang bisa memastikan kapan corona akan berakhir.

Mahfud Ia mencontohkan di negara-negara yang kasus corona lebih buruk dari Indonesia, pemilu tidak ditunda. Misalnya di Amerika. Alhasil, Jokowi berpandangan, Pilkada 2020 tidak perlu ditunda.

Ketiga, Jokowi tak ingin 270 daerah yang melaksanakan Pilkada 2020 dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) dalam waktu yang bersamaan.

" Plt itu tak boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis. Sedangkan situasi sekarang saat pandemic, kebijakan-kebijakan strategis yang berimplikasi pada menggerakkan birokrasi dan sumber daya lain seperti dana itu memerlukan pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang sifatnya strategis,” jelas Mahfud.

Keputusan ini juga dengan mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur masyarakat termasuk ormas besar.

Antara  PBNU dan Muhammadiyah yang mendesak agar Pilkada  2020 juga telah menyampaikan masukan mereka ke Jokowi.

"Dari ormas-ormas besar seperti dari NU dari Muhammadiyah pun memiliki pendapat yang berbeda, itu semuanya didengarkan.

Presiden berkali-kali mengadakan rapat atau pembicaraan secara khusus untuk membahasnya," kata Mahfud.

"Jadi pembicaraannya sudah mendalam semua sudah didengar," lanjut Mahfud.

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved