Kementerian Keuangan Prediksi Pertumbuhan Q3 Negatif, Ini Ulasan Pengamat Ekonomi UINAM

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, ekonomi nasional  pada kuartal III-2020 kembali terkontraksi. 

Hal itu menyusul revisi proyeksi yang dilakukan Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani mengatakan, pihak Kementerian Keuangan melakukan update proyeksi perekonomian Indonesia untuk tahun 2020 secara keseluruhan menjadi minus 1,7% sampai minus 0,6%.

"Forecast terbaru kita pada September untuk 2020 adalah minus 1,7% sampai minus 0,6%. Ini artinya, negatif territory kemungkinan terjadi pada kuartal 3," kata Sri Mulyani dalam video conference APBN KiTa, Selasa (22/9/2020).

Terpisah, Pakar Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar (UINAM), Aulia Rahman Bato SE M Si menganggap realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II-2020 minus 5,32%. 

"Resesiakan terjadi jika pertumbuhan ekonomi nasional kembali negatif di kuartal berikutnya. Resesi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi minus dua kuartal berturut-turut," kata Aulia. 

Resesi ekonomi dimaknai sebagai proses  pertumbuhan ekonomi yang mengalami minus pertumbuhan selama dua kuartal secara berturut-turut. 

Sebagaimana data BPS, pada kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi kita mengalami pertumbuhan minus 5,3%. 

Dengan demikian, jika pertumbuhan ekonomi  pada kuartal ketiga mengalami hal yg sama, maka secara teknikal ekonomi kita mengalami resesi. 

"Untuk mencegah terjadinya resesi ekonomi yg semakin dalam, bahkan mengarah pada depresi ekonomi," katanya. 

Pertama, mendorong konsumsi masyarakat melalui realisasi program-program sosial untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

"PDB kita yg hampir 58% ditopang oleh sektor konsumsi tentu menjadi titik fokus kita  khusus oleh pemerintah pusat maupun daerah. 

Selain itu, pengeluaran pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan terealisasi dengan baik dan tepat sasaran sehingga sirkulasi ekonomi berjalan baik. Pada sisi supply, relaksasi pajak menjadi variabel penting untuk menjaga  kelangsungan dunia usaha ditengah pandemi," katanya. 

Kedua, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 yang semakin parah. 

"Masyarakat kita perlu disiplinkan atau kalau perlu diberi sanksi sebagaimana telah diterapkan dibeberapa daerah. 

Demikian juga dengan realisasi anggaran kesehatan yang nilainya tidak sedikit. 

Kita berharap proses administrasinya tidak ribet sehingga realisasinya bisa cepat untuk menjaga ritme kerja tim penangan Covid-19, " kata Direktur Career Development Centre (CDC) UIN Alauddin Makassar ini.