Berpidato di Sidang Umum PBB, Kok Presiden Jokowi Tak Pakai Bahasa Inggris? Ini Penjelasannya
Pidato Presiden Jokowi tersebut dilakukan pada Selasa (23/9/2020) malam waktu New York, Amerika Serikat atau 23 September pukul 07.30 Waktu Indonesia
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM-Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya berpidato dalam Sidang Umum PBB.
Pidato Presiden Jokowi tersebut dilakukan pada Selasa (23/9/2020) malam waktu New York, Amerika Serikat atau 23 September pukul 07.30 Waktu Indonesia Barat.
Dikutip dari Kompas.com, pidato Presiden Jokowi yang ditampilkan adalah hasil rekaman yang sudah dibuat terlebih dulu.
Dalam video tersebut, Presiden Joko Widodo tampak menggunakan Bahasa Indonesia.
Mengapa Presiden Jokowi tidak memakai Bahasa Inggris di Sidang Umum PBB? Ini penjelasannya:
Rupanya terkait pidato kepala negara telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019.
Dalam aturan tersebut disebutkan presiden, wakil presiden, atau pejabat lain wajib berpidato dengan menggunakan Bahasa Indonesia baik di dalam atau pun luar negeri.
"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri,” demikian bunyi Pasal 5 Perpres seperti dikutip dari Setkab.go.id.
Pasal berikutnya mengatur lebih rinci mengenai pidato resmi di dalam negeri dan pidato resmi di luar negeri.
Di dalam negeri, Presiden/Wapres dan pejabat lain wajib berbahasa Indonesia baik di forum nasional maupun forum internasional.
Sementara itu, aturan mengenai 'pidato resmi di luar negeri' juga mengatur hal yang sama, yakni wajib menggunakan bahasa Indonesia.
Forum internasional di luar negeri yang disebut di Perpres yakni yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional atau negara penerima.
“Penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dapat disertai dengan atau didampingi oleh penerjemah,” bunyi Pasal 18 Perpres.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 30 September 2019 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.
Perpres ini menggantikan Perpres sebelumnya bernomor 16 Tahun 2010 yang diterbitkan di era SBY.
