ARMY Jangan Lewatkan Pidato BTS di Sidang Umum ke-74 PBB, Simak Bocoran Judulnya!

TRIBUN-TIMUR.COM- Selain Presiden Joko Widodo, grup boyband asal Korea Selatan, BTS juga diundang membawakan pidato di Sidang Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam Sidang Umum PBB tersebut, pidato BTS akan membahas mengenai tantangan anak muda yang tengah menghadapi pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

Dikutip dari Kompas.com, menurut rencana, BTS akan berpidato secara langsung pada 23 September 2020 pukul 09.00 waktu setempat.

Para personel BTS memberi judul pidatonya “Let's Live Again In A New World".

Berpidato di sidang umum ini menjadi kedua kalinya untuk BTS diundang sebagai pembicara khusus dalam forum besar PBB.

Sebelumnya, pada tahun 2018, BTS berpidato pada peluncuran kampanye Generation Unlimited Unicef.

Saat itu, BTS digandeng untuk kampanye “Love Myself” dengan tujuan mengakhiri kekerasan terhadap kaum muda.

Namun, karena pandemi Covid-19, rapat-rapat Majelis Umum PBB tahun ini akan diadakan secara virtual dan pidato telah direkam sebelumnya.

Pidato Jokowi Pakai Bahasa Indonesia

Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya berpidato dalam Sidang Umum PBB.

Pidato Presiden Jokowi tersebut dilakukan pada Selasa (23/9/2020) malam waktu New York, Amerika Serikat atau 23 September pukul 07.30 Waktu Indonesia Barat.

Dikutip dari Kompas.com, pidato Presiden Jokowi yang ditampilkan adalah hasil rekaman yang sudah dibuat terlebih dulu.

Dalam video tersebut, Presiden Joko Widodo tampak menggunakan Bahasa Indonesia.

Mengapa Presiden Jokowi tidak memakai Bahasa Inggris di Sidang Umum PBB? Ini penjelasannya:

Rupanya terkait pidato kepala negara telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019.

Dalam aturan tersebut disebutkan presiden, wakil presiden, atau pejabat lain wajib berpidato dengan menggunakan Bahasa Indonesia baik di dalam atau pun luar negeri.

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri,” demikian bunyi Pasal 5 Perpres seperti dikutip dari Setkab.go.id.

Pasal berikutnya mengatur lebih rinci mengenai pidato resmi di dalam negeri dan pidato resmi di luar negeri.

Di dalam negeri, Presiden/Wapres dan pejabat lain wajib berbahasa Indonesia baik di forum nasional maupun forum internasional.

Sementara itu, aturan mengenai 'pidato resmi di luar negeri' juga mengatur hal yang sama, yakni wajib menggunakan bahasa Indonesia.

Forum internasional di luar negeri yang disebut di Perpres yakni yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional atau negara penerima.

“Penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dapat disertai dengan atau didampingi oleh penerjemah,” bunyi Pasal 18 Perpres.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 30 September 2019 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Perpres ini menggantikan Perpres sebelumnya bernomor 16 Tahun 2010 yang diterbitkan di era SBY.

Berikut ini naskah lengkap pidato Jokowi dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB:

Yang Mulia Presiden Majelis Umum PBB,
Yang Mulia Sekretaris Jenderal PBB,
Yang Mulia Para Pemimpin Negara-negara Anggota PBB,

Tahun ini genap 75 tahun usia PBB. 75 tahun yang lalu PBB dibentuk agar perang besar, Perang Dunia II, tidak terulang kembali. 75 tahun yang lalu PBB dibentuk agar dunia bisa lebih damai, stabil, dan sejahtera.

Karena perang tidak akan menguntungkan siapa pun. Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran. Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam.

Pimpinan sidang yang terhormat,

Di usia PBB yang ke-75 ini kita patut bertanya, apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Saya kira jawaban kita sama: belum.

Konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kemiskinan dan bahkan kelaparan masih terus dirasakan. Prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.

Kita semua prihatin melihat situasi ini. Keprihatinan kita menjadi semakin besar di saat pandemi Covid-19 ini.

Di saat kita seharusnya kita semua bersatu padu, bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam.

Padahal, kita seharusnya bersatu padu selalu menggunakan pendekatan win-win pada hubungan antar-negara yang saling menguntungkan.

Kita tahu dampak pandemi ini sangat luar biasa, baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi. Kita juga paham, virus ini tidak mengenal batas negara. No one is safe until everyone is.

Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna. Dunia yang damai, stabil, dan sejahtera semakin sulit diwujudkan.

Yang mulia,

Tahun ini Indonesia juga merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Dan sudah menjadi tekad kami, Indonesia terus berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi.

Indonesia akan terus memainkan peran sebagai bridgebuilder, sebagai bagian dari solusi. Secara konsisten, komitmen ini terus dijalankan Indonesia, termasuk saat Indonesia duduk sebagai anggota Dewan Keamanan PBB.

No one, no country, should be left behind.

Spirit kerja sama akan selalu dikedepankan Indonesia, spirit yang menguntungkan semua pihak tanpa meninggalkan satu negara pun. No one, no country, should be left behind.

Persamaan derajat inilah yang ditekankan oleh bapak bangsa Indonesia, Soekarno, Bung Karno, saat Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang menghasilkan Dasasila Bandung.

Hingga kini, prinsip Dasasila Bandung masih sangat relevan, termasuk penyelesaian perselisihan secara damai, pemajuan kerja sama, dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di Konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya.

Di kawasan kami sendiri, bersama negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia terus menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Pada hari jadinya yang ke-53, 8 Agustus 2020 yang lalu, ASEAN kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Spirit kerja sama dan perdamaian inilah yang kemudian didorong Indonesia ke kawasan yang lebih luas, kawasan Indo Pasifik, melalui ASEAN Outlook on the Indo Pacific.

Yang Mulia,

Melihat situasi dunia saat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pemikiran.

Yang pertama, PBB harus senantiasa berbenah diri melakukan reformasi, revitalisasi, dan efisiensi. PBB harus dapat membuktikan bahwa multilateralism delivers, termasuk pada saat terjadinya krisis.

PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global.

PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global. Dan kita semua punya tanggung jawab untuk terus memperkuat PBB agar PBB tetap relevan dan semakin kontributif sejalan dengan tantangan zaman.

PBB bukanlah sekadar sebuah gedung di kota New York tetapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi generasi penerus.

Indonesia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap PBB dan multilateralisme. Multilateralisme adalah satu-satunya jalan yang dapat memberikan kesetaraan.

Kedua, collective global leadership harus diperkuat.

Kita paham bahwa dalam hubungan antarnegara, dalam hubungan internasional, setiap negara selalu memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Namun, jangan lupa kita semua memiliki tanggung jawab untuk kontribusi, menjadi bagian dari solusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan dunia.

Di sinilah dituntut peran PBB untuk memperkokoh collective global leadership.

Dunia membutuhkan spirit kolaborasi dan kepemimpinan global yang lebih kuat untuk mewujudkan dunia yang lebih baik.

Ketiga, kerja sama dalam penanganan Covid-19 harus kita perkuat, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonominya.

Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau.

Vaksin akan menjadi game changer dalam perang melawan pandemi. Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau.

Untuk jangka panjang, tata kelola ketahanan kesehatan dunia harus lebih diperkuat. Tatanan kesehatan dunia yang berbasis pada ketahanan kesehatan nasional akan menjadi penentu masa depan dunia.

Dari sisi ekonomi, reaktivasi kegiatan ekonomi secara bertahap harus mulai dilakukan dengan melakukan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan global supply chain yang ada saat ini.

Aktivasi ekonomi harus memprioritaskan kesehatan warga dunia. Dunia yang sehat, dunia yang produktif, harus menjadi prioritas kita. Semua itu dapat tercapai jika semua bekerja sama, bekerja sama, dan bekerja sama.

Mari kita memperkuat komitmen dan konsisten menjalankan komitmen untuk selalu bekerja sama.

Demikian, terima kasih.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Judul Pidato BTS di Sidang Umum PBB Nanti Malam, Singgung soal Tantangan Hadapi Pandemi"