Breaking News:

Tribuners Memilih

Pilkada Maros 2020, Sudah 6 ASN Diperiksa Bawaslu

Bawaslu Maros telah mengajukan 6 nama ke KASN terkait pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Maros.

TRIBUN-TIMUR.COM/ANDI MUHAMMAD IKHSAN WR
Ketua Bawaslu Maros, Sufirman 

TRIBUNMAROS.COM, TURIKALE - Bawaslu Maros telah mengajukan 6 nama ke KASN terkait pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Maros.

Menurut Ketua Bawaslu Sufirman, keenam ASN itu diduga telah mendukung salah satu pasangan Bakal calon Bupati (Bacabup) dan Wakil Bupati Maros di akun media sosial pribadinya.

"Semasa pelaksanaan pilkada ini, semenjak sebelum ditunda dan dilanjut kembali itu, kita memproses dugaan pelanggaran ASN itu ada 6, ada 3 ASN Pemda Maros dan 2 diluar dari Pemda. Itu sudah kita teruskan semua di komisi aparatur negara dan sebagian itu sudah ada tindak lanjut dari KASN ke pemda setempat," ujar Sufirman, Selasa (22/9/2020).

Sufirman menjelaskan secara prosedur, pihak Bawaslu Maros hanya menangani dalam proses klarifikasi dan kajian, setelah itu diteruskan ke KASN sebagai pelanggaran hukum lain.

Nantinya KASN yang mengkaji lebih dalam untuk menentukan sanksi apa yg akan dikenakan dan direkomendasikan kepada Pemda atau instansi masing masing dari ASN tersebut.

"Kita inikan pada dasarnya sesuai prosedur kita menangani dalam proses klarifikasi dan kajian, setelah itu kita teruskan ke KASN sebagai bentuk pelanggaran dan hukum lainnya, nanti KASN lah yang mengkaji lebih dalam untuk menentukan sanksi apa yg akan dikenakan dan direkomendasikan kepada pemda atau instansi masing masing dari ASN tersebut," jelasnya.

Ada pun pelanggaran yang dilakukan secara umum oleh ASN, yakni keberpihakan atau mengupload komentar yang dimaknai mendukung salah satu bakal pasangan calon di media sosial baik melalui Facebook dan Instagram.

" Upaya pencegahan yang kita lakukan di bawaslu itu sudah banyak, yang pertama himbauan untuk netralitas ASN itu sudah beberapakali, bahkan hari juga kita mengeluarkan kembali himbauan netralitas menjelang kampanye dan penetapan calon dan selain surat himbauan tertulis kita juga sudah melakukan sosialisasi tatap muka dengan seluruh kepala OPD di Pemda Maros," terangnya

Saat ini, sudah ada beberapa ASN yang diberikan sanksi sedang maupun sanksi ringan oleh pemerintah daerah, yakni penundaan kenaikan pangkat dan ada pula penundaan kenaikan gaji berkala.

Pihak Bawaslu pun berharap agar  seluruh ASN senantiasa dapat menjaga netralitas dan profesionalitas karena begitu banyak aturan yang melarang bahkan aturan yang melarang tentang jiwa korps sangat tegas.

"Kita di bawaslu ini belum pernah mengutamakan penindakan, hanya senantiasa melakukan pencegahan berupa sosialisasi, namun jika hal ini sudah masih kita lakukan dam masih terdapat juga ASN melakukan pelanggaran maka kami terpaksa akan melakukan tindakan penegakan hukum," tutupnya.

Laporan Tribunmaros.com,M Ikhsan

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved