Agenda Rapat di DPRD Bulukumba Tertunda, Kopel Sayangkan Perseteruan Oknum Legislator dan ASN

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Bulukumba Muhammad Jafar, mengaku menyayangkan perseteruan antara Legislator Gerindra Muhammad Bakti dengan Tim TAPD Andi Awal Nurhadi.

Menurutnya, hal ini seharusnya tidak perlu terjadi jika keduabelah pihak saling memahami tugas dan fungsinya masing-masing.

“Peristiwa kemarin harusnya tidak menjadi alasan penundaan agenda-agenda di Komisi D, karena dengan penundaan itu pasti akan berimbas pada tertundanya agenda-agenda kerakyatan lainnya seperti APBD Perubahan dan bahkan akan berimbas pada APBD 2021,” kata Jafar, Sabtu (19/9/2020).

Jafar mengurai, Bupati Sukri Sappewali dan Ketua DPRD H Rijal selaku pimpinan dari kedua pihak ini yang berpolemik ini, harusnya segera melakukan mediasi untuk menemukan jalan keluar.

Sebab menurutnya, jangan sampai kasus ini terus berlarut hingga mengakibatkan tertundanya agenda-agenda di DPRD terutama komisi D.

“Temuan DPRD dalam rapat evaluasi tersebut terkait adanya dana yang diduga tidak dimasukkan dalam Kas daerah," jelasnya.

"Ini tidak boleh dihentikan, perlu penelusuran lebih jauh oleh DPRD selaku lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Jangan karena perseturuan ini, temuan itu kemudian diabaikan,” tambahnya.

Sementara Ketua DPRD Bulukumba H Rijal, membenarkan adanya skorsing sementara agenda rapat kemitraan di komisi D.

Hanya saja, Rijal mengaku pembahasan KUA-PPAS akan berjalan sesuai jadwal yang telah disusun.

“Memang saya yang meminta untuk diskorsing sementara. Kita mau cairkan dulu suasana sebelum dilanjutkan,” kata Rijal.

Legislator PPP itu mengaku telah melakukan komunikasi dengan Bupati Bulukumba, untuk melakukan upaya mediasi. (TribunBulukumba.com)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi