Nadiem Makarim Frustasi, Krisis Pendidikan di Indonesia Akibat Pandemi Covid-19 Jarang Dibahas

TRIBUN-TIMUR.COM- Pandemi Covid-19 melanda berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

Akibat Pandemi Covid-19 berdampak di berbagai sektor, terutama perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi negara melemah, bahkan sejumlah negara telah mengalami resesi. Indonesia pun diambang resesi.

Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menilai, masalah pendidikan jarang dibahas banyak kalangan saat Pandemi Covid-19 sekarang.

Padahal, menurut Nadiem Makarim, pendidikan menjadi salah satu indikator penting bagi negara agar bisa berkembang, selain faktor ekonomi dan kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Nadiem Makarim dalam acara Yidan Prize Asia Pacific Annual Conference yang dilakukan secara virtual, Rabu (16/9/2020).

"Risiko ekonomi dan kesehatan banyak dibahas oleh banyak orang akibat pandemi ini. Risiko itu selalu dibicarakan dan tak pernah berhenti, tapi saya belum pernah mendengar dari banyak orang dalam membicarakan krisis pendidikan. Itu menjadikan saya frustasi, karena risiko dari pendidikan itu permanen bagi generasi negeri ini," ujar Nadiem.

Nadiem mengaku, persoalan itu ditambah lagi dengan kondisi Indonesia yang berbeda dengan negara lain.

Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, makanya harus dibarengi infrastruktur memadai, agar proses pendidikan bisa berjalan baik.

Maka dari itu, kata Nadiem, Indonesia mempunyai beban lebih berat dibanding negara lain, dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.

"Indonesia di masa sulit ini. Dengan memiliki pulau yang banyak dibanding negara lain. Masalah infrastruktur menjadi tantangan. Makanya, kita harus seimbang dengan berbagai risiko, seperti kesehatan, ekonomi hingga pendidikan," tegas pria yang pernah menjadi bos Gojek.

Masyarakat beradaptasi

Kondisi pandemi ini, sambung dia, tak hanya memperburuk Indonesia saja, tapi juga skala global.

Itu karena di masa pandemi ini, masalah ketahanan dapat terlihat dari akses infrastruktur dan status ekonomi masyarakat.

"Bagi yang mampu atau tidak mampu mengalami kesenjangan. Itu nyata. Yang mampu dapat bertahan dari dampak negatif di pandemi ini. Bagi yang tidak memiliki, mereka susah akan akses internet atau kuota. Itu bagi mereka menderita. Jadi itu yang terpikirkan bagi saya selama masa pandemi ini," terang Nadiem.

Adanya kondisi seperti ini, Nadiem berharap kepada masyarakat agar lebih mudah bisa beradaptasi.

Sebab, kalangan manapun tidak bisa memprediksi pandemi Covid-19 ini akan berakhir.

"Kita tidak tahu kapan pandemi Covid-19 ini berakhir. Oleh karena, setiap insan manusia harus bisa mengubah kebiasaan yang pernah dijalani sebelumnya," tukas dia.

Program Nadiem Makarim Selamatkan Pembelajaran di Tengah Pandemi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sangat bangga bisa menghadiri Webinar Nasional Kelima Taruna Merah Putih (TMP), Minggu (30/8/2020) malam.

Webinar yang mengambil tema "Sistem Pendidikan di Tengah Pademi Covid-19" itu diikuti lebih dari 6.000 peserta.

Nadiem mengatakan bahwa pandemi Covid-19 membuat posisinya sangat sulit.

Padahal sejatinya ia sedang melakukan perubahan dramatis terkait dengan reformasi pendidikan.

Maka di tengah pandemi ini, pada mulanya meningkatkan pembelajaran menjadi berorientasi pada penyelamatan Pembelajaran.

Dipandu Wali Kota Semarang Hendra Prihadi sebagai moderator, Nadiem pun mendapat pertanyaan dari aktivis, media, orang tua murid dan guru.

Bahkan webinar ini memberikan kesempatan kepada Sesya Syakila Putri, anak kelas 5 SD di Magelang untuk bertanya.

Sesya mengatakan bahwa ia sangat kangen dengan sekolah, guru dan temannya.

Dengan nada empati, Nadiem mengatakan bahwa prioritas Kemendibud saat ini adalah mencari cara bagaimana mengembalikan anak-anak ke sekolah agar bisa tatap muka, dengan tetap seaman mungkin.

Tentu saja pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini, bukan hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia, merupakan situasi yang tidak ideal dan memicu ekses psiko-sosial.

Nadiem pun mengatakan bahwa untuk daerah zona kuning dan hijau ada surat keputusan bersama empat kementerian.

Baca: Catat Rekor Baru, Peserta Webinar Nasional TMP soal Pendidikan Tembus Lebih 6.000 Peserta

Yaitu tetap memberikan hak untuk melakukan pembelajaran tatap muka kembali dengan keputusan melibatkan Pemda, Komite Sekolah dan anak itu sendiri.

"Kami harus imbangi resiko kesehatan dan resiko di daerah yang sangat sulit melakukan PJJ dengan segala keterbatasan. Kita tak mau kesenjanagan pendidikan di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) dengan Indonesia lainnya menjadi semakin besar. Apa yang disampaikan Sesya, tak terbayang pada delapan bulan lalu. Bagaimana seorang siswa rindu sekolah, guru dan teman-teman. Ini bukti bahwa makna sekolah dan guru itu banyak sekali," ungkap Nadiem.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, Nadiem pun melakukan berbagai terobosan. Misalnya persoalan kuota dengan membuka dana biaya operasional sekolah (BOS) 100 persen bisa digunakan untuk biaya kuota guru, biaya kuota murid dan pembeliaan ponsel atau apapaun yang diperlukan terkiat dengan protokol kesehatan di sekolah.

Di sejumlah daerah juga akan digelontorkan dana tambahan berupa BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk sekolah swasta.

Sebab banyak orang tua di sekolah swasta tak mampu membaar atau tak mau membayar SPP di tengah pembelajaran jarah jauh ini.

Terbosan lain, sambungnya, adalah melalukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bappenas dan DPR sehingga berhasil memperjuangkan dana sebesar Rp 9 Triliun.

Dari dana tersebut Rp 9 Triliun sebesar Rp 7,2 Triliun akan digunakan untuk pengadaan pulsa bagi siswa dan mahasiswa sementara sisanya untuk tunjangan profesi guru.

"Rakyat sedang butuh pertolongan dari pemerintah. Dan kami akan lakukan," ungkap Nadiem.

Nadiem pun mengatakan bahwa Kemendikbud melakukan reformasi kurikulum dengan kurikulum darurat dan meringkas kurikulum untuk menjawab persoalan psiko-sosial bagi guru, orang tua dan murid. Di sejumlah mata pelajaran ada 20-40 persen terkait dengan kompetensi dasar yang diringkas.

"Sehingga guru fokus untuk hal esensial. Ini juga memberikan kesempatan pada guru agar lebih mendalam dalam memberikan pelajaran, tapi tak terlalu melebar. Untuk PAUD dan SD pun kita modul kurikulum darurat. Kita harus melangkah ke depan dan melakukan yang terbaik," ungkap Nadiem.

Dalam hal dana BOS, Nadiem meminta para kepala sekolah bergerak cepat mendata siswa yang butuh kuota gratis.

Nadiem akan menyalurkan Subsidi Kuota internet kepada para siswa, termasuk juga untuk guru, mahasiswa, dan dosen, pada September-Desember 2020. Untuk siswa, akan ada kuota gratis 35 GB per bulan, guru akan mendapat 42 GB per bulan, dan dosen serta mahasiswa mendapat 50 GB per bulan.

Tenggat waktu penginputan nomor peserta ponsel peserta didik dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah 11 September nanti setelah sebelumnya dipatok 31 Agustus. Pemerintah daerah lewat kepala dinas hingga orang tua siswa diimbau untuk memperhatikan pengisian data di sistem Dapodik ini, supaya nantinya pulsa gratis tepat sasaran.

"Saya tahu ada deadline yang sangat mepet, tapi kami pastikan ada cukup waktu dan ada selalu cukup waktu perbaikan ke depannya. Memang, kami di Kemdikbud harus mengejar tanggal supaya semua bergerak," kata Nadiem.

Dalam kesempatan ini, Nadiem pun menjawab pertanyaan dari Ketua Umum TMP Maruarar Sirait terkait dengan pendidikan karkter yang berintegritas, mandiri, ulet dan percaya diri. Nadiem menjawab bahwa pembentukan karakter ini sudah dirumuskan dengan konsep enam Profil Pelajar Pancasila yang menjadi pola inti pembelajaran.

Keenam profil tersebut adalah bernalar kritis; kemandirian, kreatif, kebinekaan global yang merupakan upaya agar siswa mencintai keberagaman budaya, agama dan ras di negaranya serta dunia, sekaligus menegaskan mereka juga warga global serta keenam berakhlak mulia.

Sementara itu, Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi, yang sama-sama menjadi pembicara mengapresiasi kurikulum darurat dari Kemendikbud. Sebab kurikulum tersebut menjadi salah satu jawaban atas persoalan di tengah Pandemi Covid-19.

"PGRI Jateng sudah mengeluarkan analisis kurikulum esensial. Disana telah dicoba oleh guru, dan materi enesial yang harus disampaikan tanpa mengurangi esensi si kurikulum itu," ungkap Muhdi.

Pembicara lain, Dirjen Aplikasi dan Informatika Semeul Abrijani Pangarepan
mengatakan bahwa masalah Indonesia adalah masalah konektivitas.

Pandemi Covid-19 memaksa untuk mempercepat transformasi digital. Ruang digital tak bisa operasi tanpa aplikasi. Aplikasi, baik yang dibuat negara atau swasta harus terdaftar dan tercatat, sehingga negara tahu aplikasi apa saja yang beredar di Indonesia.

"Dalam transformasi digital harus ada literasi digital dan digital skills sehingga masyarakat Indonesia tak hanya jadi penonton belaka, namun juga menjadi pelaku aktif dan bahkan Indonesia bisa menjadi pencipta teknologi," demikian Semuel Abrijani.(*)