Gegara Insiden Legislator Gerindra Vs ASN, Pembahasan APBDP Bulukumba Bisa Tertunda
Insiden dugaan penganiayaan yang saat ini berproses di kepolisian tersebut, bakal berdampak pada pembahasan
Penulis: Firki Arisandi | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Perseteruan antara Legislator Gerindra Bulukumba, Muhammad Bakti dan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Andi Awal Rahmat Nurhadi, berbuntut panjang.
Insiden dugaan penganiayaan yang saat ini berproses di kepolisian tersebut, bakal berdampak pada pembahasan anggaran perubahan.
Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020, terancam tak disahkan DPRD Kabupaten Bulukumba.
"Memang di Komisi D rapat evaluasi itu tertunda, kita ingin suasana mencair seperti semula sebelum dilanjutkan kembali," kata Ketua DPRD Bulukumba, H Rijal, Kamis (17/9/2020).
Padahal saat ini di DPRD masih berjalan agenda mitra komisi untuk persiapan Badan Musyawarah (Bamus) KUA-PPAS Perubahan dan APBD Pokok pekan depan.
Jika masalah ini terus berlanjut, Pemerintah Daerah (Pemda) Bulukumba terancam kena pinalti dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), akibat keterlambatan melakukan penyerahan dokumen KUA PPAS dan RAPBD 2020 kepada legislatif.
Bila nantinya pembahasan di DPRD tidak kunjung selesai dan melewati batas waktu, maka segala konsekuensi harus ditanggung.
Kesalahan bukan berada di legislatif, namun pada Pemda karena terlambat menyerahkan dokumen pertanggungjawaban tersebut ke DPRD.
DPRD Bulukumba pada tingkat komisi saat ini belum menyelesaikan pembahasan pertanggungjawaban monitoring dan evaluasi triwulan kedua tersebut, masih tersisa beberapa mitra di tingkat komisi yang belum dilanjutkan akibat masalah yang terjadi.
Dampak lainnya, daya serap anggaran bakal terlambat. Begitu juga dengan pembangunan untuk kepentingan masyarakat akan terhambat.
Meski agenda ini diskorsing untuk waktu yang belum ditentukan, Rijal mengatakan jika KUA PPAS akan berjalan sesuai jadwal yang telah disusun.
"Saya meminta untuk di skorsing sementara dulu, tapi pembahasan KUA-PPAS kami pastikan tak keluar pada jadwal yang ada," jelas Legislator PPP itu.
