49 Ribu Warga Mamuju Belum Miliki Kartu BPJS Kesehatan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Warga Mamuju yang belum terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan masih mencapai 49.647 orang atau dengan presentase 16,30 persen.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Indira Azis, Rabu (16/9/2020) menuturkan jumlah peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Mamuju hingga kini mencapai 225.007 jiwa dari total penduduk Kabupaten Mamuju sebanyak 304.654 jiwa.

"Data hingga 31 Juli 2020, total peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Mamuju baru mencapai 225.007 jiwa," katanya.

Dari jumlah tersebut, 79.902 jiwa di antaranya merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sedangkan 78.420 jiwa lainnya peserta yang ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju.

"Sebanyak 49.785 jiwa merupakan Pekerja Penerima upah (PPU) yaitu PNS dan Swasta dan 22.035 jiwa pekerja bukan penerima upah (peserta mandiri), serta 3.650 yang bukan pekerja," jelasnya.

Dia juga mengungkapkan selain APBD Kabupaten Mamuju, sebanyak 22.215 jiwa peserta yang ditanggung oleh APBD Provinsi Sulbar.

"Jadi pemerintah provinsi juga menganggarkan bagi masyarakat yang tidak mampu," ujarnya.

Hingga kini, tercatat sebanyak 49.647 atau sebanyak 16.30 persen warga Kabupaten Mamuju yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Salah satu penyebab adalah keterbatasan kuota yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamuju.

Selain itu, kesadaran masyarakat juga masih kurang untuk ikut menjadi peserta JKN KIS.

"Masyarakat tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta tanggungan APBD Kabupaten Mamuju memang terbatas, sebab itu disesuaikan dengan kekuatan keuangan daerah," ungkapnya.

Dia berharap Pemda Kabupaten Mamuju selalu melakukan pembaharuan data penduduk yang masuk dalam daftar tanggungan APBD.

Sebab tidak menutup kemungkinan ada peserta yang telah meninggal dunia atau pindah kependudukan ke kabupaten lain.

"Update data itu penting dilakukan, agar peserta yang seharusnya tidak lagi dalam tanggungan pemerintah dapat diganti dengan orang lain yang mungkin lebih membutuhkan," katanya.