Pernah Heboh soal Pemakzulan, Bupati Jember Faida Ingin Mutasi 611 Pejabat hingga Ditolak Mendagri

TRIBUN-TIMUR.COM- Pernah heboh soal pemakzulan di DPRD Jember, Bupati Jember Faida kembali jadi sorotan.

Kementerian Dalam Negeri menolak permohonan Bupati Jember terkait pengukuhan 611 pejabat Pemkab Jember.

Penolakan tersebut tertuang dalam surat dari Kemendagri yang dikirim pada Gubernur Jawa Timur nomor 820/4371/OTDA tertanggal 1 September 2020.

Surat tersebut berisi tentang penjelasan pelaksanaan mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemkab Jember.

“Agar Bupati Jember terlebih dahulu menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam surat tersebut.

• VIDEO: Bupati Jember Bikin Heboh, Sebut Butuh Miliaran Rupiah untuk Dapat Rekomendasi Parpol

Kronologi penolakan pengukuhan tersebut bermula saat Bupati Jember berkirim surat pada Gubernur pada 30 Januari 2020.

Yakni meminta izin melantik pejabat di lingkungan Pemkab Jember. Padahal, pelantikan sudah dilakukan terlebih dahulu.

Bupati melantik para pejabat tersebut pada 3 Januari 2020. Kemudian, dilanjut pada 6 Januari dan 7 Januari.

Bupati mempercepat pelantikan itu karena pada 8 Januari 2020 sudah dilarang melakukan mutasi.

Dia terikat dengan peraturan Pemilu. Yakni petahana yang maju dalam pilkada dilarang melakukan mutasi enam bulan sebelum penetapan calon.

Selanjutnya, Gubernur mengirimkan surat pada Kemendagri pada 21 Februari 2020 tentang permohonan persertujuan tertulis pengukuhan pejabat pimpinan tinggi prata, administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Jember.

Namun, Mendagri menolak pengukuhan 611 pejabat tersebut.

“Itu tidak disetujui karena bupati belum menjalankan rekomendasi Kemendagri terkait pemeriksaan khusus pada 11 November 2011,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim kepada Kompas.com, via telepon, Senin (14/9/2020).

Menurut dia, rekomendasi Mendagri itu agar bupati mencabut 30 Perbut tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja (KSOTK) dan 15 SK bupati terkait pengangkatan dalam jabatan.

Halim menilai, mutasi yang dilakukan oleh bupati tidak sesuai dengan SOTK yang ada.