Kritik Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Laporan Citizen Reporter

Oleh M Kafrawy Saenong

Peneliti LSKP dan Pengasuh Ponpes Ash-Shalihin Gowa

TRIBUN-TIMUR.COM - Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) mengadakan Kelas Kebijakan Publik secara online, Sabtu (12/9/2020).

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dari para mahasiswa yang melakukan magang di LSKP sebagai bagian dari pengembangan diri untuk menambah pengetahuan.

Belasan mahasiswa magang yang terdiri dari beberapa kampus seperti Unhas, UIN, UNM dan kampus lainnya di Makassar.

Kegiatan ini dihadiri secara terbuka bagi banyak kalangan yang mendalami ilmu kebijakan publik.

Pendidikan di Negara-Negara Eropa sudah sangat maju disebabkan adanya industrialisasi dan modernisasi.

Pendidikannya telah melahirkan bentuk bangsa yang besar yaitu Uni Eropa. Sedangkan di Asia, sedikit tertinggal dibandingkan pendidikan yang ada di Eropa.

Tentu perlu pemikiran kritis untuk mencari permasalahan tersebut yang mengakibatkan pendidikan di negara-negara Asia tertinggal terutama di Indonesia.

Kritik terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia selalu menemui jalan ketidakadilan.

Mengapa demikian? Adanya konflik kepentingan di antara para pemangku kepentingan yang berdampak secara langsung bagi pendidikan yang ada di indonesia.

Sulaiman Mappiasse selaku pemateri mengatakan, pembangunan pendidikan mesti pelibatan masyarakat yang besar.

Pendidikan merupakan bagian dari upaya komponen yang bersatu padu untuk mencapai cita-cita luhur negara yaitu mercerdaskan kehidupan bangsa.

Jadi untuk terlaksananya pendidikan yang berkeadilan, seluruh bagian masyarakatnya mesti terhubung satu sama lain.

Andi Ahmad Yani sebagai penanggung jawab program berharap bahwa kegiatan ini sebagai ajang pembelajaran dan praktik bagi mahasiswa yang selama ini belajar di kampus.

Perlu pengalaman sebagai bekal kaum milineal untuk menjadi pemimpin yang paham tentang kebijakan publik yang mengayomi kebutuhan masyarakat.(*)