Undangan untuk Pj Wali Kota dari Bawaslu Makassar Ternyata Terkait Pelantikan Pejabat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Makassar sebelumnya mengundang Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin ke kantornya Jl Hertasning Makassar.

Ketua Bawaslu Makassar, Nursari mengatakan, undangan ke kantor tersebut, untuk menanyakan persoalan pelantikan pejabat yang digelar Pemkot Makassar belum lama ini.

Ia menyebut, ada 34 pejabat yang diusulkan Pemkot Makassar.

Namun dari 34 nama, hanya 32 yang direkomendasikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dilantik. Sehingga hanya 32 pejabat yang dilantik Pemkot Makassar.

“Itu berdasarkan temuan teman di lapangan, memang ada dua pejabat yang tidak masuk dalam daftar rekomendasi pelantikan dari Mendagri. Tentu ini bakal ditelusuri lebih lanjut lagi,” ujar Nursari via pesan WhatsApp, Jumat (11/9/2020).

Sayang, Nursari enggan menyebut kedua nama pejabat tersebut. "Kita juga masih menelusuri lebih lanjut terkait hal tersebut," katanya.

Seperti diketahui, Bawaslu telah mengeluarkan edaran larangan melakukan mutasi atau pergantian pejabat dalam rentang waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon di Pilkada.

Sementara pelantikan yang dilakukan Pemkot Makassar hanya berjarak beberapa hari saja sebelum pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar 2020 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Nursari mengatakan, Pj Wali Kota Rudy, belum meberi keterangan pasti terkait ketidakhadirannya dalam undangan Bawaslu beberapa waktu lalu.

“Pak Pj juga belum menyampaikan alasannya kepada kami,” katanya.

Apakah akan memberi undangan untuk kali kedua? “Kami belum layangkan, menunggu konfirmasi resmi kepada kami terkait undangan kemarin,” ujar Nursari.