Perlukah Makassar PSBB Lagi? Ini Penjelasan PJ Wali Kota

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin tidak lagi menyiapkan opsi Pembatasan Sosial berskala besar (PSBB).

Pihaknya mengaku lebih fokus pada upaya penerapan protokol kesehatan secara maksimal ditengah masyarakat.

Selain itu, Gugus Tugas Propinsi Sulsel bersama Gugus Tugas Kota Makassar mulai hari ini, Jumat (11/9/2020) melakukan swab massal secara massif secara bergiliran di enam kecamatan.

Enam kecamatan pelaksanaan test swab massal selama ini menjadi episentrum penyebaran Covid-19.

Rudy mengatakan, penerapan protokol kesehatan diharap tidak lagi menjadi paksaan namun sudah menjadi kebiasaan baru bagi warga kota.

“Kita tidak lagi memilih opsi PSBB karena itu bisa memukul kembali ekonomi masyarakat yang akibatnya bisa lebih parah, kita tidak ingin krisis ekonomi yang bisa berlanjut menjadi krisis sosial," ujarnya.

Sementara itu, menanggapi potensi pelanggaran protokol kesehatan ditengah proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Rudy menyampaikan pentingnya penegakan Peraturan KPU tentang sanksi administrasi terhadap pasangan calon yang terbukti melanggar.

“Saya rasa aturannya sudah sangat jelas. Tinggal komitmen kita secara bersama bahwa protokol kesehatan itu merupakan sesuatu yang utama, semua pasangan calon harus menaatinya, jika tidak berarti yang bersangkutan tidak memperhatikan keselamatan warga kota Makassar," ujarnya.

Sehingga pihaknya akan berkordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk memperketat pengawasan dan memastikan protokol kesehatan berjalan.

"Jadi silahkan Pilkada berjalan, tapi jangan mengancam kesalamatan warga kota,” tegasnya.

Sekedar diketahui, hari ini sejumlah titik di Makassar dilakukan tes swab secara gratis.

Ini dilakukan di daerah episentrum penyebaran covid, seperti di Rappocini, Panakkukang, Tamalanrea, dan Tamalate.

Laporan wartawan Tribun Timur Saldy