Breaking News:

Pilkada Sulbar

Awasi Konten Iklan Kampanye Pilkada, KPID Sulbar Teken MoU dengan Bawaslu dan KPU

KPID Sulbar, Bawaslu, dan KPU Sulbar teken MoU dalam rangka memaksimalkan pengawasan konten pemberitaan penyiaran.

TRIBUN-TIMUR.COM/NURHADI
KPID Sulbar, Bawaslu, dan KPU Sulbar teken MoU dalam rangka memaksimalkan pengawasan konten pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye Pilkada Serentak 2020. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - KPID Sulbar, Bawaslu, dan KPU Sulbar teken MoU dalam rangka memaksimalkan pengawasan konten pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye Pilkada Serentak 2020.

Penandatangan MoU difasilitasi KPID Sulbar disaksikan langsung pelaku usaha penyiaran yang secara khusus dihadirkan dalam rangka mengikuti sosialisasi pengawasan iklan kampanye di lembaga penyiaran.

Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sulbar, Busran Riandhy, Kamis (10/9/2020) menyebutkan bahwa penyiaran, pemberitaan, dan Iiklan kampanye adalah tiga aktivitas yang merupakan bagian dari kegiatan pemilu.

"Ketiga aktivitas tersebut juga merupakan rumpun tupoksi KPID dan Bawaslu yang diamanahkan dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada," katanya.

Untuk penegakan hukum atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye yang dipublikasi diberbagai media, baik media cetak, media eletronik, maupun media sosial, maka penyelenggara pemilu memerlukan lembaga lain (KPI,KPID dan Dewan Pers) untuk mengawasi pelaksanaannya.

"Atas pertimbangan tersebut, maka perlu dibentuk gugus tugas pengawasan dan pemantauan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota," ujarnya.

Atas koordinasi yang dibangun KPID, Bawaslu dan KPU ditingkat provinsi menyepakati bahwa dalam Pilkada Serentak 2020 dibentuk gugus tugas pengawasan dan pemantauan pada tingkat kabupaten dengan obyek pengawasan tidak hanya Lembaga Penyiaran, tetapi juga pada perusahaan pers dan cyber.

"KPID yang mendapat tugas pengawasan ini tentunya juga dituntut agar legalitas lembaga penyiaran dapat tersedia guna mendukung penyebaran informasi pemilu dan menjadi media patner Penyelenggara Pemilu.," ata mantan ketua bawaslu itu.

"Di Sulawesi Barat ini, hingga pertengahan tahun 2020 sudah terdapat 27 LP berizin tetap yang tersebar pada kabupaten yang berpilkada maupun tidak berpilkada," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo menyampaikan apresiasinya terhadap keputusan bersama yang diinisiasi oleh ketiga lembaga tersebut.

Menurutnya, keputusan bersama ini merupakan bentuk keseriusan penyelenggara Pemilu dan Komisi Penyiaran dalam mengawasi dan memberikan hak yang setara bagi Pasangan calon.

"Dengan adanya Gugus Tugas ini, kita berharap pengawasan konten kampanye pada Pilkada 2020 di Sulbar dapat semakin meningkat,” pintanya.

Komisioner KPU Sulbar Divisi Hukum, Farhanuddin meminta kepada KPU Kabupaten agar keputusan bersama ini ditindaklanjuti dengan memberdayakan lembaga penyiaran di daerah dalam rangka menyebarluaskan informasi terutama dalam debat paslon.

"Bangunlah kerjasama dengan LP yang memiliki administrasi yang sah, memiliki legalitas dalam penyebaran informasi pemilu," imbuhnya.(*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved