Penyebab Doktor HC Ma'ruf Amin dan Menteri BUMN Era Jokowi Erick Thohir Ramai Ditolak Dosen UNJ
Penyebab gelar doktor HC Wapres Ma'ruf Amin dan Menteri BUMN era Jokowi Erick Thohir ramai-ramai ditolak dosen UNJ.
"Ini berbahaya bagi otonomi universitas dan kebebasan akademik," kata dia.
"Dengan pertimbangan di atas, Aliansi Dosen UNJ untuk kebebasan akademik mendesak agar UNJ membatalkan rencana pemberian gelar kehormatan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir," lanjut dia.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan mendapatkan gelar doktor honoris causa dari UNJ.
Pemberian gelar itu terkait pemikiran dan pandangan Ma'ruf soal Islam dalam kehidupan bernegara.
Dalam sambungan telekonferensi dengan Rektor UNJ Komarudin dari rumah dinas wapres di Jakarta, Selasa (1/9/2020), Ma'ruf Amin menyampaikan rasa terima kasihnya atas pemberian gelar tersebut.
"Terima kasih atas kesediaan UNJ untuk memberikan gelar (doktor) honoris causa. Saya merasa terhormat, dan juga tidak menyangka soal apa yang pernah saya sampaikan tentang pandangan Islam di kehidupan bernegara," kata Wapres, seperti dikutip dari Antara.
Dalam beberapa kesempatan, Ma'ruf Amin menyampaikan pendapatnya mengenai Islam dalam hidup bernegara.
Di antaranya, Ma'ruf Amin pernah mengatakan bahwa Indonesia bukanlah negara Islam meski merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.
Menurut Ma'ruf Amin, Indonesia adalah negara yang lahir berdasarkan pada kesepakatan.
Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar bukan merupakan negara Islam, melainkan negara kesepakatan.
"Sehingga, negara ini kemudian dinamakan sebagai darul mitsaq atau negara kesepakatan, karena memang di dalam Islam tidak ada istilah bentuk negara yang baku," katanya.
"Negara lain, baik yang berpenduduk Muslim maupun negara Islam, juga ada yang menerapkan sistem republik kerajaan hingga keamiran dalam menjalankan pemerintahannya," katanya.
Sementara itu, Komarudin mengatakan, rencana pemberian gelar doktor honoris causa untuk Wapres Ma'ruf Amin sudah mendapatkan persetujuan dalam rapat pimpinan dan dijadwalkan penyerahannya pada Oktober.(*)
