Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Timor Leste

Timor Leste Merdeka di Masa Presiden BJ Habibie, Begini Alasan Cerdas Eks Menristek Biarkan Merdeka?

Di Masa Pemerintahannya Timor Leste Lepas dari Indonesia, Ternyata Ini Alasan Cerdas BJ Habibie Biarkan Bekas Provinsi ke-27 RI Itu Merdeka

Editor: Arif Fuddin Usman
Foto: kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id.
BJ Habibie saat menjadi Menristek di masa Presiden Soeharto. Dokumen Presiden Soeharto dan BJ Habibie pada 4 Februari 1984. 

Oleh karena itulah wilayah Timor Timur atau pulau Timor bagian timur belum menjadi bagian dari Indonesia sejak awal.

Berbeda dengan pulau Timor bagian barat yang dikuasai Belanda atau yang nantinya menjadi provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Namun, proses kemerdekaan tidak semudah yang dibayangkan.

Ketegangan politik hingga fisik terjadi antara partai pro-kemerdekaan, dengan partai yang menginginkan TimTim menjadi bagian dari Indonesia.

Di tengah pertumpahan darah, masyarakat TimTim pada 30 November 1975 menggelar Deklarasi Balibo yang menegaskan poisis TimTim sebagai provinsi ke-27 Indonesia.

Pada tahun-tahun berikutnya muncul konflik antara pendukung kemerdekaan Timor Leste dan pemerintah Indonesia serta pendukung integrasi Timtim.

Sampai pada tahun 1991, terjadi apa yang disebut pembantaian Santa Cruz.

Ketika itu, tentara Indonesia melepaskan tembakan ke 4.000 pelayat pro-kemerdekaan di sebuah pemakaman yang sedang mengubur seorang siswa muda yang dibunuh oleh tentara.

Seorang jurnalis foto Inggris memfilmkan peristiwa yang menyebabkan lebih dari 200 orang tewas.

Rekaman tersebut disiarkan di televisi di negara-negara Barat dan untuk pertama kalinya pemerintah Amerika Serikat mengutuk kekerasan di Indonesia.

Bekas provinsi ke-27 itu membuat Indonesia menjadi bulan-bulanan dunia internasional.

Tujuh bulan setelah BJ Habibie memegang tampuk kekuasaan atau tepatnya 19 Desember 1998, Perdana Menteri Australia, John Howard mengirim surat kepada Presiden Habibie. Ia mengusulkan untuk meninjau ulang pelaksaan referendum bagi rakyat Timtim.

Hari referendum pun tiba, pada 30 Agustus 1999 dilaksanakan referendum dengan situasi yang relatif aman dan diikuti hampir seluruh warga Timtim.

Namun, satu hari setelah referendum dilaksanakan suasana menjadi tidak menentu, terjadi kerusuhan berbagai tempat.

Sekjen PBB akhirnya menyampaikan hasil refrendum kepada Dewan Keamanan PBB pada 3 September 1999.

Halaman
1234
Sumber: Grid.ID
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved