Fraksi Gerindra Dukung Anggaran Rp 110 T untuk Perlindungan Sosial

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA – Fraksi Gerindra DPR RI meminta pemerintah bisa lebih memperhatikan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

Karena dengan anggaran yang tercantum dalam R-APBN 2021 yaitu anggaran PEN mencapai Rp 356,5 triliun, yang diperuntukkan bagi skema-skema perlindungan sosial sebesar Rp 110,2 triliun, dukungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp 48,8 triliun, pembiayaan korporasi Rp 14,9 triliun, dan insentif dunia usaha sebesar Rp 20,4 triliun.

Maka Fraksi Partai Gerindra DPR RI berharap, dengan anggaran sebesar itu, harus dipastikan masyarakat menengah ke bawah menjadi pihak yang menerima manfaat.

Hal ini penting, agar mereka tidak menjadi kluster baru penambahan jumlah masyarakat miskin.

Penyuntikan dana untuk BUMN juga harus cermat, agar modal kerja benar-benar digunakan secara produktif dan akhirnya berkontribusi pada pendapatan negara.

Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU APBN Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangannya dari Fraksi Gerindra yang disampaikan Anggota Komisi XI, Kamrussamad di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Dia menegaskan, apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo tentang Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi sebagai tema kebijakan fiskal tahun 2021.

Dengan tema ini maka dijabarkan dalam Rancangan APBN TA 2021 ke dalam sempat arah kebijakan, mulai dari mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi, ketiga, mempercepat ransformasi ekonomi menuju era digital; serta ke empat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

Selain itu, dalam rancangan APBN 2021 Pemerintah menambahkan fokus pembangunan menjadi, kesehatan, pendidikan, pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dukungan perlindungan social dan pembangunan pariwisata.

Namun pihaknya berharap pemerintah bisa mengutamakan fokus pada ketahanan pangan.

Karena salah satu implementasi atas arah pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025—sebagaimana dimuat dalam lampiran UU Nomor 17 Tahun 2007. Dokumen ini menargetkan beberapa capaian dan/atau fokus pembangunan pada RPJMN 2020-2024, antara lain.

“Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa,” katanya.

Karena, yang dituju adalah kedaulatan pangan, sehingga bila ini terpenuhi maka kebutuhan pangan kita dipenuhi dari kegiatan pertanian dalam negeri.

“Jadi tanpa import dan bisa jadi kita lebih unggul dari negara lain,” katanya.(*)