Masih Ingat Janji Hatta Rahman Soal Pembangunan Pasar Grosir di Maros? Kini Lokasi Dibanguni Kantor

TRIBUN-TIMUR.COM - Bekas Terminal Marusu yang berlokasi di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, kabupaten Maros, telah dibongkar.

Di lokasi tersebut, Pemkab Maros sementara membangun mal pelayanan publik.

Namun pembangunan yang menelan Rp 10 miliar tersebut menunai protes dari warga.

Alasannya, rencana awal Pemkab akan membangun pasar grosir termegah pertama di Maros.

Pasar yang direncanakan akan berdiri di atas lahan sekira 1 hektare tersebut, akan menandingi Butung, Makassar.

Bupati Maros, Hatta Rahman mengeluarkan pernyataan membangun pasar grosir saat pemindahan pedagang eks pasar sentral ke Tramo, menuai masalah, 2017 lalu.

Saat itu pedagang tak mau pindah, karena merasa dirugikan. Mereka bahkan tak kebagian jatah lods di Pasar Tramo.

Hatta juga menyampaikan akan menyulap eks pasar sentral jadi Pasar Induk Holtikultura Maros.

• Kumpulan Nama Bayi Islami Lahir Pada Bulan Agustus, Makna Pejuang, Cantik dan Mulia, Mudah Diingat

• Bercumbu 4 Hari 4 Malam di Kamar Hotel, Janda dan Berondong Digerebek, Ngaku Ibu dan Anak, Kronologi

Namun kedua janji untuk menopang prekonomian warga Maros, diingkari Pemkab Maros.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua LSM Sorot Maros, Ismar, Selasa (25/8/2020).

"Kami sebagai warga hanya merasa dipermainkan oleh Pemkab. Saya masih ingat janji Hatta Rahman, katanya mau bangun pasar grosir di eks terminal," kata Ismar.

"Tapi setelah kondisi aman, kenapa justru mal pelayanan publik yang dibangun. Berarti selama ini, pelayan di Maros tidak becus. Kami merasa dibohongi," lanjut Ismar.

Pelayanan publik dibangun untuk menyatukan Pemkab dan Polres Maros. Jika hal tersebut terjadi, maka fungsi penegakan hukum Polres tak maksimal.

Kabarnya, di mal pelayanan publik akan dihuni oleh Samsat, pelayanan SIM (Polres) dan KTP (Disdukcapil).

Selain itu, pelayanan PDAM dan PLN rencananya akan ikut bergabung.

"Kira-kira, kalau layanan Polres Maros dan Pemkab bergabung dalam satu atap, apakah penegakan hukum masih maksimal?," kata Iasmar.

"Kalau saya, pasti tidak akan. Polres akan merasa tidak enak, jika mengusik Pemkab Maros. Lagian, kenapa Polres harus difasilitasi Pemkab," ujarnya.

Ismar melanjutkan, warga menunggu dua 'kejaiban' di Maros. Yakni pasar grosir tandingan butung dan pasar Pasar Induk Holtikultura.

Namun tak satupun yang terealisasi. Eks pasar Sentral, juga tak pernah direnovasi. Malah berubah nama jadi Pasara Turikale.

"Kami menilai, pusat pelayanan publik hanya akal-akalan pemerintah saja. Anggaran Rp 10 miliar dikucurkan untuk kenyamanan pegawai. Bukan untuk warga," katanya.

Seharusnya, jika Pemkab ingin memperkai pelayanan publik, sistem harus diubah.

Meski bangunan megah, namun sistim buruk, maka pelayanan juga akan buruk.

Ismar melanjutkan, jika anggaran Rp 10 miliar digunakan untuk menepati janji Hatta, warga pasti akan senang.

Dia menilai Pemkab Maros berbuat semaunya diakhir pemerintahan pimpinannya saat ini.

"Kami minta pak Bupati konsisten dengan janjinya. Bangun sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat," katanya.

Ia menilai, selama ini Pemkab membangun berdasarkan kemauannya. Bukan berdasar kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Ismar, sebagai tagihan dengan janji Hatta yang diucapkan pada Selasa (7/11/2017) lalu.

Saat itu Hatta Rahman mengatakan, untuk memperlancar bangunan yang akan menelan anggaran pasar grosir, pihaknya akan menggandeng investor.

"Eks terminal akan dijadikan pasar grosir seperti Butung. Saat ini kami cari investor untuk membangun pasar grosir di Maros," katanya, Selasa (7/11/2017).

Hatta mengaku memberikan kesempatan investor untuk berinvestasi di Maros dengan alasan, anggaran Maros tidak mampu membangun pasar grosir.

"Biayanya besar, makanya harus ada investor seperti pasar Butung. Anggaran kita tidak cukup," katanya.

Pembangunan pasar grosir di eks terminal Marusu dilakukan Pemkab Maros, setelah Tradisional Modern (Tramo) di jalan Nasrum Amrullah, Turukale, difungsikan.

Setelah Tramo, pembangunan fokus ke pasar grosir

Bupati Maros, Hatta Rahman mengatakan, pembangunan pasar berikutnya akan fokus ke grosir.

"Pembangunannya dimulai kalau Tramo sudah rampung dan difungsikan. Saat ini kami masih fokus ke Tramo," katanya, Selasa (7/11/2017).

Saat itu, Pemkab Maros telah membongkar terminal Marusu di Kecamatan Turikale dan meratakannya dengan tanah.

Terminal khusus kendaraan umum tersebut, dibongkar karena beberapa tahun terakhir tidak penah difungsikan lagi oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Maros.

Terminal lalu dipindahkan ke sekitar Pasar Tradisional Modern (Tramo). Di Tramo, Pemkab membagun dua terminal, yakni di bagian selatan dan utara pasar.

"Terminal itu dibongkar karena selama ini hanya tebengkalai. Terminal baru berada di Tramo," ujarnya.

• Kumpulan Nama Bayi Islami Lahir Pada Bulan Agustus, Makna Pejuang, Cantik dan Mulia, Mudah Diingat

• Bercumbu 4 Hari 4 Malam di Kamar Hotel, Janda dan Berondong Digerebek, Ngaku Ibu dan Anak, Kronologi

Hatta mengklaim, pembongkaran terminal tersebut tidak membebani APBD. Pasalnya, pekerja yang membongkar dari buruh Badan Lingkungan Hidup (BLH).(*)

Eks pasar Sentral dijadikan Pasar akan direnovasi menjadi dua lantai

Kondisi pasar sentral Maros sudah rusak dan tidak layak lagi dijadikan sebagai pasar kabupaten.

Hal tersebut dikatakan oleh Bupati Maros Hatta Rahman, Kamis (15/9/2016).

Rencananya, pasar sentral akan direnovasi menjadi dua lantai dan dilengkapi dengan basement di tahun 2017.

"Itu sudah tidak layak difungsikan. Makanya semua pedagang pasar sentral dipindahkan ke tramo (tradisional modern). Setelah itu pasar sentral direhab lagi menjadi dua lantai," kata Hatta.

Pasar tersebut dibangun supaya warga yang berbelanja merasa nyaman dan tidak lagi sesak saat berada di dalam pasar.

Nantinya, pedangang juga akan ditata rapi. Setiap pedagang dikelompokan, misalnya ikan, barang campuran dan pakaian.

"Kita tata rapi pedagang. Ada tempat khusus penjual ikan, pakaian, campuran dan sayur- sayuran. Jadi tidak ada lagi yang berjualan di jalan sekitar pasar sentral," katanya.

Pasar Induk Holtikultura Maros

Bupati Maros Hatta Rahman mengatakan, pembangunan pasar tramo rampung, akhir tahun2017 atau paling lambat akhir Maret 2017.

Alasannya saat itu, tepat 1 April 2017 pasar sentral akan direnovasi untuk dijadikan Pasar Induk Holtikultura Maros.

“Lelang perencanaan pembangunan pasar sentral akan dimulai pada awal tahun 2017, kemudian akan dilakukan pembangunan fisik. Tapi tentu ini tidak bisa dalam setahun selesai tapi bertahap,” ungkapnya, Jumat (16/9/2016).

Pasar Induk Holtikultura modelnya berbeda dengan pasar yang ada saat ini. Rencananya akan dibangun dua lantai dan akan menampung banyak pedagang.

Pasar ini akan menjual sejumlah hasil pertanian warga Maros.

Bahkan kemungkinan juga mengambil hasil pertanian dari daerah lain.

Muh Danial saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindag Maros, mengatakan, sesuai rencana pembangunan, Pasar Induk Holtikultura Maros ini akan dibangun di atas lahan Pasar Sentral seluas 1,2 hektar.

"Kita berharap pembiayaan pasar ini bisa dianggarkan di pemerintah pusat. Tahap awal Pemkab Maros mengajukan anggaran sebesar Rp30 miliar, dari total anggaran Rp95 miliar ke pemerintah pusat,” jelasnya.

Pasar Sentral Maros sudah berubah nama

Kini Pasar Sentral Maros sudah berubah nama menjadi Pasara Turikale.

Perubahan nama tersebut, setelah pasar Tramo Butta Salewangang Maros difungsikan.

Frans Johan yang menjabat Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Kopumdag) Maros, mengatakan, Rabu (2/5/2018) pihaknya tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola pasar tersebut.

Kopumdag fokus ke Tramo dan meninggalkan pasar sentral, berdasarlan kebijakan Bupati Maros, Hatta Rahman.

Sebagai bawahan, Kopumdag hanya bisa menjalankan perintah.

"Eks Pasar sentral sekarang jadi Pasara Turikale dan akan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah atau Camat Turikale. Itu sesui kebijakan Bupati," katanya.

Dia berharap, supaya pedagang tidak menyalahkan Kopumdag sebelum mencaritahu aturannya. Selama ini, Kopumdag selalu disalahkan oleh pedagang.

Diketahui, sejak difungsikan Tramo, pengelolaan pasar sentral oleh Kopumdag berhenti. Bahkan sampai saat ini, pihak Kecamatan Turikale, juga belum melakukan pengelolaan.

Hal tersebut membuat pedagang yang menolak direlokasi ke Tramo, protes. Pasalnya, unit damkar dan pengelola pasar sudah ditarik oleh Pemkab.(*)

Pembelaan Dinas PUPR Maros

Terminal Maros yang berlokasi di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, kabupaten Maros, dibongkar untuk membangun mal pelayanan publik.

Sekretaris Dinas PUPR Maros, Muetazim Mansyur menjelaskan, kostruksinya mulai dibangun tahun ini.

Pengerjaan sudah dimulai sejak Mei 2020 dengan penganggaran Rp 10 miliar.

“Jadi nanti tempat pengurusan surat-surat izin akan disatukan. Saya dapat informasi juga samsat, pelayanan SIM, dan KTP juga akan berkantor di situ,” ujarnya.

Selain itu, kata Muetazim, pelayanan PDAM dan PLN rencananya akan ikut bergabung.

“Termasuk nanti imigrasi, kalau mereka mau bekerjasama,” jelasnya

Desain bangunan tersebut terdiri atas tiga lantai, adapun rinciannya, yaitu basement, lantai satu sebagai lokasi konter-konter pelayanan, dan lantai dua digunakan untuk perkantoran.

“Perencanaan sudah selesai tahun lalu, kemudian 2020 mulai terlaksana pembangunannya. Ini sementara pelaksanaan, batas kontraknya sampai akhir November 2020,” tutupnya

Selain sebagai terminal, lokasi ini juga pernah ditempati Gedung Kantor Dinas Perhubungan kabupaten Maros.

Saat ini Dinas Perhubungan Maros telah menempati kantor Baru di Jl. Nasrun Amurullah, Kelurahan Pettuadae, Kacamatan Turikale, atau tepatnya di samping Pasar Tramo Maros.

Kabag Protokol Setda Maros (Humas), Darmawati tak merespon baik saat dikonfirmasi terkait alasan dan pertimbangan Pemkab.

Padahal tribunmaros.com mengkonfirmasi sejak tanggal 18 Agustus 2020. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban.

Bahkan sebelum berita ini diturunkan hari ini, penulis kembali mencoba konfirmasi ulang, namun Darmawati tak memberi jawaban kedua kalinya.

Sementara Hatta Rahman yang akan dikonfirmasi, juga belum berhasil. 

Penulis masih berusaha mendapat konfirmasi dari bupati dengan mencari nomor ponsel miliknya.

Sekadar diketahui, nomor ponsel Hatta Rahman yang sebelumnya beredar, sudah lama tak aktif. (*)