Pemprov Sulsel Percepat Belanja Daerah Tuk Pulihkan Perekonomian, Akhir Agustus Sudah Rp 4,6 T

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai menyusun strategi percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Abdul Hayat Gani mengatakan, percepatan ini dilakukan antara lain melalui strategi percepatan belanja pemerintah daerah.

“Yang jelas sampai saat ini kami masih mendorong kabupaten kota yang terjadi perlambatan (belanja daerah), setelah ini kita mulai mengidentifikasi perlambatan terjadi di mana saja,” ujar Hayat usai Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Belanja Pemerintah yang digelar virtual bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulsel dan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Senin (24/8/2020).

Menurut Hayat, Pemprov Sulsel mulai mengidentifikasi daerah serta perangkat daerah yang serapan anggarannya masih minim.

Terkait target belanja daerah Pemprov Sulsel, lanjut dia, setelah dilakukan refocusing dan realokasi anggaran berdasarkan Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/ SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD 2020, senilai Rp 9,3 triliun.

"Telah terealisasi sebesar Rp 4,6 triliun atau sebesar 50,34 persen," ujarnya.

Belanja ini meliputi belanja operasional terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja aset, belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta belanja tak terduga.

“Angka ini masih sesuai dengan target yang direncanakan, apalagi pekerjaan-pekerjaan fisik saat ini masih dalam tahap pencairan uang muka sehingga dipredikasi pada triwulan III akan realisasi hingga 70 persen," jelas Abdul Hayat.

Khusus untuk belanja penangan Covid-19 di Sulsel, capaian realisasi terdiri dari belanja kesehatan berupa pembayaran intensif tenaga medis se-Sulsel senilai Rp 20,60 miliar untuk 4.731 tenaga kesehatan, realisasi belanja penanganan Covid-19 lainnya sebesar Rp 1,58 miliar.

Di sektor perlindungan sosial melalui pembayaran Program Keluarga Harapan (PKH) se Sulsel sebesar Rp 948,42 miliar untuk 2,18 juta keluarga.

Juga, penyaluran sembako untuk 4,35 juta keluarga sebesar Rp 829, 28 miliar, penyaluran bantuan sosial tunai untuk 371.403 keluarga senilai Rp 222,84 miliar, serta penyaluran BLT dana desa sebesar Rp 865,60 miliar untuk 259.419 keluarga.

*Data Bank Indonesia

Sementara, berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Sulsel, semenjak Covid-19 pertama kali terjadi di Sulsel, mobilitas masyarakat mengalami penurunan signifikan akibat penurunan secara mendalam aktivitas di luar rumah.

“Pelonggaran PSBB belum berdampak signifikan sebagaimana tercermin dari mobilitas di pertokoan dan sarana transportasi publik,” kata Kepala Kantor BI Sulsel, Yayat Cadarajat via virtual, Senin (24/8/2020).

Yayat menyebutkan, mengatasi kondisi ini, Bank Indonesia akan tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Juga melakukan pelonggaran kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran yang meliputi stabilitas nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, penyediaan dana likuiditas, pelonggaran kebijakan makroprudensial, serta SP tunai dan non-tunai,” ujar Yayat.