Luwu Utara Tetap Surplus Beras di Masa Pandemi Covid-19

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, surplus beras salama masa pendemi Covid-19.

Data menunjukan, hingga Mei 2020 Luwu Utara masih surplus beras sebesar 34.477,89 ton.

Meski tidak sebesar surplus beras tahun 2019 sebesar 90.601,75 ton.

Namun capaian tahun ini termasuk luar biasa mengingat kondisi yang sedang tidak normal.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Luwu Utara mecapai 7,11 persen.

52 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disumbang sektor pertanian.

Hal itu disampaikan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani saat membuka Rapat Koordinasi Program Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Innitiative (READSI) di Aula Dinas Pendidikan, Rabu (19/8/2020).

"Saya mengapresiasi kegiatan ini, sebab ini menjadi pertanda bahwa bencana kemarin tidak membuat kita berhenti bergerak maju. Saya yakin kita bisa bangkit, karena tak akan berubah nasib suatu kaum jika bukan kita yang merubahnya," katanya.

Pergerakan di sektor pertanian sebut Indah tidak boleh berhenti.

Karena menjadi penyuplai bagi daerah lainnya.

"Posisi kita sangat strategis, data terakhir menunjukkan meski pandemi kita masih tetap surplus untuk tanaman pangan padi. Tentu saya berharap dengan tujuan program READSI dapat berujung pada peningkatan kesejahteraan petani," jelasnya.

Pasca bencana banjir bandang, Indah juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Cukup banyak lahan petani kita yang terdampak, itulah mengapa saya berkomunikasi langsung dengan pak mentan karena kesadaran bersama bahwa sektor pertanian harus kita selamatkan dan kita bangkitkan," katanya.

"Saya juga sudah menandatangani pengusulan CPCL, saya berharap tidak ada yang terlewat. Untuk alasan itu juga mengapa masa tanggap darurat diperpanjang sebab saya berpikir bukan hanya yang ada di pengungsian tapi warga yang mungkin lahan perkebunannya terdampak," lanjutnya.

Bukan karena ingin berlama-lama dalam kesedihan, kata dia, tapi lebih pada kondisi atau kebutuhan untuk mengerahkan sumber daya pada daerah, provinsi, dan kementerian atau lembaga yang mengambil bagian.