IPW Sebut Daftar Nama Menteri Jokowi Berpotensi Kena Reshuffle, Nadiem Makarim dan 2 Jenderal Masuk
IPW sebut daftar menteri Jokowi berpotensi kena reshuffle, Nadiem Makarim dan 2 jenderal masuk, Mentan Syahrul Yasin Limpo aman.
lihat foto
JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - IPW sebut daftar menteri Jokowi berpotensi kena reshuffle, Nadiem Makarim dan 2 jenderal masuk.
Berikut daftar nama menteri itu.
Indonesia Police Watch (IPW) menduga akan adanya perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.
Reshuffle kabinet tersebut dilakukan Jokowi setelah adanya pergantian Panglima TNI.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai setidaknya ada 11 hingga 18 anggota kabinet yang bakal digeser atau berganti tugas.
"Sedikitnya ada 11 hingga 18 anggota kabinet yang akan bergeser dan berganti," kata Neta S Pane dalam keterangannya, Kamis (20/8/2020).
Neta S Pane menyampaikan nantinya jumlah menteri yang memiliki latar belakang dari kepolisian di kabinet juga diprediksi bertambah.
Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut ihwal figur polri yang bakal masuk ke kabinet Jokowi.
"Jumlah menteri dari anggota Polri diperkirakan juga akan bertambah dalam kabinet hasil reshuffle ini," jelasnya.
Dari informasi yang didapatkan IPW, sedikitya ada 11 menteri Jokowi yang akan kena reshuffle yakni:
1. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi,
2. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki,
3. Menkumham Yasonna Laoly,
4. Menpora Zainuddin Amali,
6. Menteri Pariwisata Wishnutama.
7. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menaker Ida Fauziyah,
8. Mensos Juliari Batubara,
9. Menteri Kominfo Johnny G Plate,
10. Menkes Letnan Jenderal TNI Dr dr Terawan Agus Putranto Sp Rad,
11. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita,
12. Menteri BUMN Erick Thohir,
13. Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi,
14. Kepala Bulog Komisaris Jenderal Pol (Purn ) Budi Waseso, dan
beberapa kementerian lain.
"Sementara pergantian Kapolri akan dilakukan sesuai jadwal, yakni pensiunnya Jenderal Idham Azis pada awal Januari 2021," ungkapnya.
Ia menduga reshuffle kali ini lantaran Jokowi kecewa dengan kinerja milenial yang berada di kabinetnya.
Sebaliknya, reshuffle itu sebagai hasil evaluasi kinerja jajarannya dalam setahun terakhir.
"Dalam reshuffle kali ini, sepertinya Jokowi kecewa dengan anak anak milenial yang dimasukkannya dalam kabinet, sehingga reshuffle ini sekaligus akan mengevaluasi kinerja mereka," kata dia.
Wakil Ketua MPR Juga Usulkan Reshuffle
Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad meminta Presiden Jokowi mengambil langkah berani untuk merombak kabinet demi memunculkan harapan baru bagi masyarakat.
"Orang melihat ada menteri yang lemah dan tidak membuat gebrakan maka ketika perombakan dilakukan, orang melihat ada harapan baru dan menambah semangat," kata Fadel dalam diskusi Empat Pilar MPR bertajuk "Sidang Tahunan MPR: Optimisme dan Harapan di Tengah Pandemi", di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/8/2020).
Ia menilai, presiden tidak perlu ragu merombak kabinet karena itu hak prerogatif presiden untuk mengubah komposisi pembantunya di kabinet.
Ia menyampaikan beberapa pertimbangan bagi presiden untuk melakukan langkah tersebut.
Pertama, serapan anggaran di kementerian yang dipimpin seorang menteri masih rendah.
Kedua, menurut dia, seorang menteri tidak melakukan langkah terobosan, khususnya saat Indonesia menghadapi pandemi Covid-19.
"Misalnya harga kebutuhan pokok harus tetap terjaga dan terkontrol harus kelihatan langkahnya dan jangan diam saja. Ganti saja buru-buru, jangan tidak enak karena butuh langkah menyelesaikan persoalan di saat krisis," ujar Fadel Muhammad sekaligus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
Ia mengatakan, pada saat pandemi, kondisi masyarakat semakin tidak baik, misalnya daya beli masyarakat semakin menurun dan hotel-hotel baru sedikit yang buka.
Menurut dia, kondisi ini sudah cukup mendesak pemerintah untuk memberikan injeksi dana kepada perbankan sehingga beberapa waktu lalu sudah diturunkan sekitar Rp30 triliun kepada perbankan.
"Lalu saat ini UMKM dalam keadaan sulit karena kesulitan mau menyelesaikan utang di bank masih sulit, mereka belum mendapatkan perlakuan bunga rendah," kata dia.
Ia mengaku telah mendengar UMKM akan diberikan bunga sekitar 3,5 persen tetapi belum merata sehingga banyak yang mengeluh.
Fadel Muhammad menilai, dana yang ada di pemerintah seperti dalam APBN dan APBD harus mutlak dibelanjakan karena saat ini penyerapannya masih rendah.
"Presiden Jokowi sudah sungguh-sungguh namun orang takut dituduh korupsi dan selewengkan anggaran. Kalau keadaan seperti ini, saya khawatir kita masuki resesi dan kita makin terpuruk, keadaan makin sulit dan pertumbuhan ekonomi minus lima persen sekian," kata dia.(tribunnews.com/kompas.com)
