Isi Sumpah Gatot Nurmantyo 38 Tahun Lalu, Jadi Alasan Kritik Jokowi Sekarang Setelah Lama Diam
"Saya terkejut begitu ada RUU HIP. Terkejutnya begini, bahwa saya, 38 tahun yang lalu saya pernah bersumpah"
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengungkap alasan mengapa ia sekarang mengkritik terbuka pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) setelah sebelumnya diam.
Alasan itu diungkap oleh Gatot saat menjadi narasumber di program Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (18/8/2020) malam.
Menurut Gatot, apa yang ia lakukan saat ini dengan mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang memberikan kritik ke pemerintah adalah hasil perenungannya setelah ia pensiun.
• Kabar Duka TNI, Masih Pakai Seragam Lengkap Mayat Babinsa Serda Rusdi Tergantung di Pohon
"Saya terkejut begitu ada RUU HIP. Terkejutnya begini, bahwa saya, 38 tahun yang lalu saya pernah bersumpah. Isi sumpahnya, 'Demi Allah saya bersumpah akan selalu setia kepada Negara Kesatuan RI yang mendasarkan Pancasila dan UUD 1945," katanya sebagaimana dikutip dari tayangan Youtube ILC..
Sumpah itu, menurut Gatot akan terus mengikat dirinya meski kini ia sudah pensiun dari TNI.
Dengan adanya RUU HIP, Gatot menganggap negara Indonesia yang berdasar Pancasila itu akan diubah.
"Di dalam UUD 1945 dan pembukaannya itulah mengatakan dasar negara itu Pancasila. Jadi kalau itu diubah maka Indonesia berubah. Sebagai purnawirawan saya harus bangkit," ujar dia.
Berangkat dari hal itu, Gatot kemudian menjalin komunikasi dengan pihak-pihak lain sehingga mendeklarasikan KAMI pada Selasa kemarin.
• Kabar Duka TNI, Masih Pakai Seragam Lengkap Mayat Babinsa Serda Rusdi Tergantung di Pohon
• 1 Muharram Besok, 50 Contoh Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah, Cocok WhatsApp
• Tadi Malam di ILC TVOne Fahri Hamzah Kritik Jokowi & SBY, Setelah Itu Pamer Honor, Nominalnya Segini
"Ini semuanya memang kita sakit hati. Sakit hatinya, dalam kondisi seperti ini, situasi seperti ini. Maka kita menyampaikan suara hati nurani rakyat," ujar dia.
Gatot Ancam Proxy War
Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ( KAMI) sekaligus Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengingatkan ancaman perang proksi atau proxy war di Indonesia.
Hal itu dikatakan Gatot saat memberikan pesan-pesan dalam acara deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020).
"Pada tanggal 10 Maret 2014 saya berkesempatan dialog dengan civitas akademika Universitas Indonesia," kata Gatot dikutip dari akun Youtube Realita TV, Selasa (18/8/2020).
"Saya berbicara antara lain tentang proxy war, yang kini telah menjadi ancaman luar biasa terhadap kedaulatan suatu bangsa," lanjut dia.
Gatot menilai, penguasaan dari negara lain tidak hanya bisa dilakukan secara fisik, bisa juga melalui proxy.
Ia menambahkan, bahaya proxy war juga diperparah dengan adanya oligarki politik menggunakan dalih konstitusi.
"Bagi intervensi pemilu, dan memilih pejabat untuk pada saatnya pejabat tersebut bisa dikenalkan bahkan menjadi boneka bagi kepentingan lain yang bukan tujuan dan kepentingan negara," ujar dia.
• Kabar Duka TNI, Masih Pakai Seragam Lengkap Mayat Babinsa Serda Rusdi Tergantung di Pohon
• 1 Muharram Besok, 50 Contoh Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah, Cocok WhatsApp
• Tadi Malam di ILC TVOne Fahri Hamzah Kritik Jokowi & SBY, Setelah Itu Pamer Honor, Nominalnya Segini
Diberitakan sebelumnya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menjadi salah satu inisiator pembentukan KAMI.
Menurut dia, KAMI adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sosial.
"Sebagai gerakan moral, mengandung arti kita bergerak berdasarkan nilai-nilai moral dan keberanan yang kita yakini, berdasarkan keadilan dan menegakkan kejujuran, menegakkan kemaslahatan itu namanya nilai-nilai moral," kata Din dalam acara deklarasi KAMI yang dikutip dari akun Youtube Realita TV, Selasa (18/8/2020).
KAMI Bantah akan Terjun ke Politik Praktis
Usai melakukan deklarasi, Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani membantah akan terjun dalam politik praktis dengan membentuk Partai Politik atau Organisasi Masyarakat.
"Ini kesepakatan dari para deklarator yang sekarang ini yang sudah menyetujui dan ikut menandatangani ada 150 tapi kemarin sore setelah kami cetak ada ratusan lagi yang minta bergabung. Bersepakat tidak membentuk ormas dan parpol," kata Yani.
Ia juga menegaskan koalisi tersebut dibentuk bukan sebagai persiapan dalam ajang Pemilihan Presiden 2024 mendatang.
"Kita tidak dalam konteks politik praktis. Politik praktis itu politik untuk merebut kekuasaan. KAMI ingin menyampaikan bahwa kondisi ini tidak bisa berlama-lama."
"Kalau sampai 2024 tidak ada usaha untuk menyelamatkan baik dari KAMI maupun dari Pemerintah, pemangku amanah, atau kelompok masyarakat seperti KAMI ini, kita sangat khawatir sekali bahwa perahu Indonesia akan tenggelam sebelum 2024."
"Oleh karena itu, itulah keterpanggilan kami. Jadi kita tidak dalam kerangka politik. 2024 itu adalah kerangka dan kegiatan politik. Kita menjauhi kerangka dan kegiatan politik itu," kata Yani.
Yani juga membantah koalisi tersebut mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo
Meski begitu ia menyatakan koalisi tersebut merupakan bentuk aspirasi politik moral.
Karenanya ke depan KAMI akan mendatangi sejumlah institusi negara untuk menyampaikan aspirasinya sesuai dengan koridor yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kita mungkin dalam waktu dekat akan mendatangi MPR, DPR, DPD, MK ,dan jalur-jalur konstitusi lain yang disediakan Undang-Undang Dasar akan kami tempuh," kata Yani.
• Kabar Terbaru Kasus Siswi SMP Pembunuh Bocah 5 Tahun, Vonis Sudah Diputuskan Hakim, Berapa Tahun?
Selain itu Yani juga membantah koalisi tersebut merupakan "barisan sakit hati".
"Ini bagian dari buzzer. KAMI dianggap kelompok barisan sakit hati, ingin kudeta, sakit jiwa. Kami betul sakit hati, sakit hati KAMI melihat rakyat tidak diurus sebagaimana mestinya. Kami sakit hati bagaimana rakyat tidak dapat bekerja tapi TKA masuk begitu mudah," kata Yani.
Selain Din, tokoh lainnya yang ikut dalam koalisi yakni mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dan Ketua Khittah Nahdlatul Ulama (NU) 1926 Rochmad Wahab Mantan Menteri Kehutanan MS Ka'ban, mantan Ketua GNPF Bachtiar Nasir, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun, hingga Rocky Gerung juga turut dalam kegiatan itu. KAMI dipimpin oleh tiga presidium, yakni Din, Gatot, dan Rochmad Wahab dan didukung oleh 150 deklarator lainnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kini Kritik Jokowi Setelah Sempat Diam, Gatot Nurmantyo Singgung Sumpah 38 Tahun Lalu dan di Kompas.com dengan judul "Jadi Deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo Singgung Ancaman Proxy War"
