Isi Sumpah Gatot Nurmantyo 38 Tahun Lalu, Jadi Alasan Kritik Jokowi Sekarang Setelah Lama Diam

Gatot menilai, penguasaan dari negara lain tidak hanya bisa dilakukan secara fisik, bisa juga melalui proxy.

Ia menambahkan, bahaya proxy war juga diperparah dengan adanya oligarki politik menggunakan dalih konstitusi.

"Bagi intervensi pemilu, dan memilih pejabat untuk pada saatnya pejabat tersebut bisa dikenalkan bahkan menjadi boneka bagi kepentingan lain yang bukan tujuan dan kepentingan negara," ujar dia.

• Kabar Duka TNI, Masih Pakai Seragam Lengkap Mayat Babinsa Serda Rusdi Tergantung di Pohon

• 1 Muharram Besok, 50 Contoh Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah, Cocok WhatsApp

• Tadi Malam di ILC TVOne Fahri Hamzah Kritik Jokowi & SBY, Setelah Itu Pamer Honor, Nominalnya Segini

Diberitakan sebelumnya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menjadi salah satu inisiator pembentukan KAMI.
Menurut dia, KAMI adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sosial.

"Sebagai gerakan moral, mengandung arti kita bergerak berdasarkan nilai-nilai moral dan keberanan yang kita yakini, berdasarkan keadilan dan menegakkan kejujuran, menegakkan kemaslahatan itu namanya nilai-nilai moral," kata Din dalam acara deklarasi KAMI yang dikutip dari akun Youtube Realita TV, Selasa (18/8/2020).

KAMI Bantah akan Terjun ke Politik Praktis

Usai melakukan deklarasi, Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani membantah akan terjun dalam politik praktis dengan membentuk Partai Politik atau Organisasi Masyarakat.

"Ini kesepakatan dari para deklarator yang sekarang ini yang sudah menyetujui dan ikut menandatangani ada 150 tapi kemarin sore setelah kami cetak ada ratusan lagi yang minta bergabung. Bersepakat tidak membentuk ormas dan parpol," kata Yani.

Ia juga menegaskan koalisi tersebut dibentuk bukan sebagai persiapan dalam ajang Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

"Kita tidak dalam konteks politik praktis. Politik praktis itu politik untuk merebut kekuasaan. KAMI ingin menyampaikan bahwa kondisi ini tidak bisa berlama-lama."

"Kalau sampai 2024 tidak ada usaha untuk menyelamatkan baik dari KAMI maupun dari Pemerintah, pemangku amanah, atau kelompok masyarakat seperti KAMI ini, kita sangat khawatir sekali bahwa perahu Indonesia akan tenggelam sebelum 2024."

"Oleh karena itu, itulah keterpanggilan kami. Jadi kita tidak dalam kerangka politik. 2024 itu adalah kerangka dan kegiatan politik. Kita menjauhi kerangka dan kegiatan politik itu," kata Yani.

Yani juga membantah koalisi tersebut mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo

Meski begitu ia menyatakan koalisi tersebut merupakan bentuk aspirasi politik moral.