Marahnya Danramil,Ingat KSAD Jenderal Andika Perkasa Berjuang Perangi Covid-19,Kelakuan Warga Begini

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebuah video yang menampilkan seorang Danramil menghentikan acara viral di media sosial

Sosok Komandan TNI itu marah-marah di sebuah acara Kerapan sapi pada, Jumat (14/8/2020)

Bagaimana tidak, disaat KSAD Jenderal Andika Perkasa kini harus berjuang memerangi Covid-19, setelah ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, warga terlihat menggelar acara dengan mengumpulkan orang banyak

Sontak saja Danramil setempat menghentikan acara tersebut

Mengingat saat ini Indonesia masih dalam memerangi Virus Corona

• TNI-Polri Serbu 3 Markas KKB Papua, Satu Pentolan Hengki Wuamang Ditembak Mati, Begini Kronologinya

• Sosok Pria Tampan Seorang Taruna Ini Bakal Jadi Menantu Nia Daniaty, Perlakuan ke Cucu Bikin Gemesss

Dari penelusuran TRIBUN-TIMUR.COM, peristiwan ini terjadi di Kecamatan Leces , Probolinggo, Jawa Timur

Dan sosok Komandan TNI itu adalah Danramil Leces 03 Probolinggo Kapten Inf ABU Kuswari

Dilansir dari akun Instagram @infokomando, menurut Danramil acara tersebut tidak melalui prosedur protokol kesehatan yang benar, meski sudah meminta izin kepada Wali Kota setempat

Apalagi panitia tidak memberikan tembusan atau surat pemberitahuan kepada Koramil yang mana Danramil bertanggung jawab terhadap wilayah tersebut

Dalam video itu juga Danramil bahkan terlihat berbicara keras kepada warga yang hanya bisa menonton

Bahkan tegas mengatakan panitia agar tetap menghargai TNI meski sudah mendapat izin dari Wali Kota

"Jangan mentang - mentang kenal Walikota atau Kapolres. Saya mempertanggung jawabkan ini. main - main sama saya. tahu? berapa kali sudah acara, Koramil tidak ditembusi. mentang-mentang kenal wali kota, kapolres, tahu? Apapun resikonya  saya hadapi, tahu? ngerti?" tegas Danramil.

Kemarahan Danramil juga bukan tanpa alasan, sebab sudah tiga kali warga mengadakan latihan sapi karapan sebelumnya, warga tidak pernah meminta izin untuk masalah protokol kesehatan

 Dia pun mengingatkan, jika kondisi bangsa kita saat ini masih masa pandemi Covid-19

Sebab kalau terjadi apa-apa, akan kembali ke Instansinya sebagai pihak yang bertanggung jawab di wilayah tersebut

"Harus tahu prosedur, untungnya orang baru yang adakan, betul? akibatnya seperti ini, wong kasi tahu jamannya Covid-19, ada apa-apa,  yang tanggung jawab siapa di wilayah? yang dipanggil Danramil, kapolsek, pak camat. Jangan mentang-mentang pak camat izinkan , kalau kapolres tidak mengizinkan jangan dilaksanakan. pak Wali Kota biarpun mengizinkan tanpa melalui prosedur tidak akan mengizinkan, harus tau aturan semua," katanya lagi

Danramil pun kembali menegaskan bagi warga yang akan menggelar acara serupa nantinya tanpa izin jangan coba-coba

"Yang mau adakan nanti, jangan coba-coba, selama masih saya disini kecuali saya sudah pindah dari sini, gak izin silahkan," ujarnya

Video itu kemudian mendapat banyak tanggapan dari netizen

@1w2an_08
Gugus depan covid ada di kementrian di dampingin TNI mau tdk mau ya libatkan danramil setempat bener juga bicaranya danramil setempat.ini mis komunikasi semoga bisa berjalan lancar lagi

@hadibrokerz
Min......dulur2 semua.....mohon pak Danramil dipantau agar beliau tidak diutik2 ....jangan sampai beliau dipindah atau dll SALUT & HORMAT PADA KETEGASAN DANRAMIL

@rafi.rbndt
"Tentara bertugas bukan karena uang tapi karena hati nurani" Saya yakin dan percaya benar begitu adanya tentara kami. KOMANDO!!!

@ifhsakzm
Keras bukan karena tidak suka,tapi karena rasa sayang terhadap masyarakat agar nantinya tidak terkena covid.Bravo TN

• TNI-Polri Serbu 3 Markas KKB Papua, Satu Pentolan Hengki Wuamang Ditembak Mati, Begini Kronologinya

• Sosok Pria Tampan Seorang Taruna Ini Bakal Jadi Menantu Nia Daniaty, Perlakuan ke Cucu Bikin Gemesss

KSAD Jenderal Andika Perkasa dan anak buah dikerahkan hadapi warga pelanggar protokol kesehatan.

Jika TNI turun tangan, jangan coba-coba melanggar, ya?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru-baru ini menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat ( KSAD ) Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Mengutip KompasTV , Sabtu (8/8/2020), Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menjelaskan, diangkatnya KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa tersebut diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Menurut dia, sosialisasi tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan itulah yang perlu ditingkatkan, sehingga perlu keterlibatan TNI Angkatan Darat.

Alasan lain, yakni lantaran TNI AD disebutnya memiliki struktur organisasi yang luas hingga ke seluruh pelosok negeri.

Menanggapi hal itu, dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada ( UGM ) Gabriel Lele mengatakan, kritik terhadap pelibatan militer dalam penanganan Covid-19 biasanya disebabkan trauma masa lalu.

"Soal keterlibatan militer..., ya ancaman Orde Baru lah. Kedua, konon tidak sesuai dengan semangat reformasi, ' Militer itu di barak saja', tapi itu semua kan logika normal. Dalam situasi krisis seperti ini, kalau saya sih tidak apa-apa (pelibatan TNI). Justru sangat dibutuhkan ada institusi atau aktor yang bisa menegakkan disiplin," kata Gabriel saat dihubungi Kompas.com, Minggu (9/8/2020).

Ia menilai, TNI dan Polri memiliki keunggulan di sisi penegakan disiplin.

Menurutnya, hal itu sejalan dengan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia sulit untuk disiplin, salah satunya dalam hal penerapan protokol kesehatan.

"Tinggal diberi koridor yang tepat agar pelibatan itu tidak kemudian melahirkan implikasi dalam bentuk tindakan-tindakan yang mungkin terlalu represif," kata Gabriel.

Menurutnya, TNI dan Polri yang sekarang sudah lebih berbeda dengan postur mereka 20 tahun lalu yang masih sangat represif.

Pembagian peran

Terkait penanganan Covid-19 yang sebelumnya ditangani oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Gabriel menilai kebijakan yang dibuat sebenarnya sudah bagus.

Namun, pelaksanaannya masih belum optimal.

"Kita melihat kebijakannya ya lumayan lah. Cuma implementasinya, misal terkait PSBB, itu kan tidak optimal. Tidak optimalnya di mana? Lagi-lagi di masyarakat kita yang susah sekali diajak untuk tertib," kata Gabriel.

Ia memaparkan, dengan melibatkan militer dalam penanganan Covid-19, maka akan terjadi pembagian peran dengan institusi lain.

"Pembagian perannya dalam artian, Kementerian Kesehatan itu kan portofolionya jelas, mengurusi aspek-aspek teknisnya. Jadi yang berbau dengan, misalnya diagnosisnya bagaimana, cara skriningnya bagaimana, pengobatannya bagaimana. Isu-isu teknis kesehatan itu biar di Kementerian Kesehatan," ujar dia.

"Ketika di lapangan, apakah kebijakan yang bagus dari Kementerian Kesehatan akan diterima begitu saja oleh masyarakat? Pada praktiknya kan tidak. Dalam situasi ketika tindakan medis mendapat 'perlawanan', tidak dipatuhi, maka disitulah porsi kawan-kawan TNI/Polri," imbuhnya.

Menurut Gabriel, pelibatan TNI dan Polri dalam penanganan Covid-19 tidak dalam posisi perumusan kebijakan, melainkan membantu di level eksekusi atau pelaksanaan.

Membuat Presiden pusing

Gabriel mengatakan, permasalahan penanganan Covid-19 di Indonesia terletak pada tata kelola organisasi.

Menurutnya, Indonesia memiliki kemampuan dan sumber daya yang mumpuni, namun belum mampu menggunakannya secara efektif.

"Melibatkan banyak institusi dengan mandat yang berbeda. Padahal keberhasilan penanganan Covid itu sangat tergantung pada kerja sama semuanya ini, itulah yang saya kira membuat Presiden pusing," kata Gabriel.

Selain itu, ia juga berpendapat bahwa pelibatan militer juga sebagai langkah antisipasi untuk mengamankan stabilitas nasional.

Tidak menutup kemungkinan bila situasi pandemi yang saat ini dihantui resesi ekonomi global ini akan berdampak pada keamanan nasional.

"Kita belum ke sana, tapi konon sudah dekat. Sebelum resesi berat itu menjadi kenyataan, pemerintah coba ambil langkah tegas dengan 'Oke kita coba disiplinkan orang'. Ini kan pemerintah mencoba mencari keseimbangan di antara isu ekonomi dan kesehatan," kata Gabriel.

Hal tersebut kemudian menjadi alasan pemerintah memilih menerapkan PSBB ketimbang lockdown penuh, agar ekonomi dan kesehatan bisa jalan beriringan.

Namun, untuk melaksanakan itu dibutuhkan kedisiplinan.

"Di titik itu TNI/Polri bisa membantu. Hanya catatan saya tadi, masih ada bayang-bayang masa lalu, maka yang perlu diperjelas adalah protokolnya. Pada titik mana TNI/Polri harus masuk, dan ketika masuk itu harus melakukan apa, dengan cara apa, mekanisme akuntabilitasnya bagaimana. Itu saja yang diatur," katanya pungkas.

Dipertanyakan pakar kesehatan

Pelibatan anggota Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) dalam penanganan dan mendisiplinkan warga di masa pandemi covid-19 dipertanyakan oleh seorang pakar kesehatan masyarakat.

Kebijakan pemerintah melibatkan aparat TNI dianggap tidak akan menyelesaikan masalah kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, kata ahli penyakit menular.

Kasus di Aceh Barat ketika sejumlah tentara dilaporkan mengepung sebuah rumah karena penghuninya menolak untuk diisolasi, dikhawatirkan akan memunculkan gesekan di masyarakat.

Namun pihak Istana Kepresidenan mengatakan pelibatan tentara tetap dibutuhkan, karena pandemi covid-19 sudah masuk kategori bencana nasional.

Sementara, TNI mengklaim para prajurit yang sedang berpatroli di tempat-tempat publik akan berlaku humanis, santun, dan edukatif.

Sejumlah laporan menyebutkan sejumlah anggota TNI mendatangi sebuah rumah di gampong Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, awal Agustus lalu.

Rumah tersebut didatangi lantaran empat orang penghuninya, yang datang dari Jakarta dan diketahui positif covid-19, menolak diisolasi oleh petugas kesehatan.

Juru bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Amril Nuthihar, mengakui adanya insiden tersebut.

Ia mengatakan, pelibatan tentara terpaksa diambil karena keluarga dianggap tidak kooperatif.

"Pihak gugus tugas sudah melakukan berbagai cara misalnya merayu tapi masih belum (mau diisolasi) juga.

"Kita bukan maksud mengepung, tapi memberi saran bahwa kita harus mendata kluster mana covid-19 yang menyebar. Sebab di Aceh Barat belum ada kasus," ujar Amril Nuthihar kepada BBC lewat sambungan telepon, Senin (10/8/2020).

Setelah empat jam terjadi perdebatan, pihak keluarga akhirnya bersedia diisolasi.

Amril menjelaskan keterlibatan TNI dalam penanganan penyebaran Covid-19 sudah termuat dalam Surat Keputusan Percepatan Penanganan Virus Corona.

Dalam struktur Gugus Tugas penanganan pandemi itu, bupati sebagai ketua dan Komandan Distrik Militer atau Dandim sebagai wakilnya.

Salah satu kegiatan bersama tentara di kabupatennya, kata Amril, berpatroli ke area perbelanjaan bersama petugas kecamatan.

Ia mengklaim, dengan mengajak tentara warga menjadi lebih patuh pada protokol kesehatan.

"Orang kalau lihat pakai baju loreng pasti mau (patuh), tapi kalau pakai baju biasa pasti tidak mau dengar," kata dia.

Hanya saja pelibatan tentara seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat disesalkan Pakar Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Pandu Riono.

Kata dia, petugas dari gugus tugas semestinya menggandeng pemuka agama atau tokoh masyarakat setempat ketimbang tentara ketika mengalami kendala.

"Ya tidak perlu dikepung, harus ada pihak-pihak entah itu pemuka masyarakat yang bisa memberitahu dan itu cuma isolasi. Kalau mau isolasi di rumah tidak apa-apa," ujar Pandu Riono kepada BBC News Indonesia, Senin (10/8/2020).

"Kan mereka bukan penjahat juga," sambung Pandu.

Dia juga menilai pelibatan TNI tidak akan menyelesaikan masalah mengenai kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Sebab ketidaktahuan publik turut, menurutnya, disumbang oleh sikap pemerintah yang belum mengedukasi masyarakat dengan tepat.

"Selama pandemi ini kan banyak informasi tidak akurat, baik disampaikan pemerintah. Itu yang membuat masyarakat percaya yang mana?"

"Kalau kalau mau mendisiplinkan jangan libatkan tentara, tapi yang lebih tepat adalah orang-orang yang berpengaruh seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Biarkan mereka menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan ini belum dilakukan."

"Jadi ada missing link di sini, sebelum melakukan tindakan disipliner."

Menurut Pandu, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan akan tercapai jika pemerintah menyampaikan informasi tentang pandemi covid-19 secara benar dan apa adanya.

"Masyarakat jangan ditenangkan, tapi diberitahu sejujur-jujurnya. Bahwa sekarang Indonesia belum berhasil menekan pandemi, vaksin belum ada. Masyarakat jangan diberi harapan-harapan yang belum tentu akan terjadi."

Jubir TNI: tentara akan humanis dan santun

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam peningkatan disiplin, pencegahan, dan pengendalian Covid-19 dilegalkan Presiden Joko Widodo dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan awal Agustus.

Setidaknya ada tiga tugas yang diserahkan kepada TNI yakni memberikan dukungan kepada kepala daerah dengan mengerahkan kekuatan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat.

Lalu, bersama Polri, TNI akan menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat.

Lainnya, TNI melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Sisriadi, mengklaim dalam praktiknya nanti para prajurit yang sedang berpatroli di tempat-tempat publik akan berlaku humanis, santun, dan edukatif.
"Saat berpatroli ke pasar-pasar sambil bilang 'halo masyarakat pakai masker'. Kalau ada yang tidak pakai didekati, diberikan masker dan diberi peringatan," ujar Sisriadi kepada BBC News Indonesia, Senin (10/8/2020).

"Jadi tidak perlu dengan kekerasan," sambungnya mengatakan.

Ia berkata, patroli kedisiplinan masyarakat ini akan dilakukan di 1.800 lokasi keramaian seperti pasar, mal, tempat pariwisata yang berada di 25 kabupaten/kota.

Kendati demikian, ia tak mau berkomentar tentang peristiwa pengepungan tentara bersenjata lengkap di Kabupaten Aceh Barat.

"Saya tidak tahu, saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan Panglima."

Adapun Istana Kepresidenan mengatakan, pelibatan TNI untuk mendisiplinkan warga di masa pandemi covid-19 didasarkan pada sumber daya yang dimiliki tentara nasional sampai ke tingkat desa.

Selain itu, ikut dilibatkannya TNI karena pandemi covid-19 sudah masuk dalam kategori bencana nasional.

"Jadi dalam UU TNI adalah OMSP, ini salah satu bagian operasi militer selain perang. TNI memiliki sumber daya manusia, infrastuktur, jaringan sampai ke desa-desa. Ini semata-mata membantu aparat sipil dalam menangani covid-19 dalam soal pendisiplinan," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian.

Alasan lain situasi pandemi covid-19 sudah dalam kondisi luar biasa sehingga perlu pendisiplinan yang ketat untuk menekan laju kasus positif covid-19.

"Tanpa disiplin sulit melahan laju kasus positif. Jadi perlu kedisplinan dan TNI diperbantukan."(*) 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul " Saat Militer Disebut Dibutuhkan untuk Menegakkan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19... " dan BBC News Indonesia dengan judul " Covid-19: Penegakan disiplin protokol libatkan TNI 'tidak selesaikan masalah' selama informasi pandemi 'tidak disampaikan dengan jujur "