Pendidikan Militer
Kemenhan Usul Mahasiswa Ikut Pendidikan Militer, Ketua BEM Unhas: Tidak Dilandasi Kebutuhan
Fatir mengatakan bahwa alasan Kemenhan mengusulkan wajib militer kepada mahasiswa tidak dilandasi dengan kebutuhan mahasiswa.
Penulis: Rudi Salam | Editor: Hasriyani Latif
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Hasanuddin (Unhas), Abdul Fatir Kasim memberikan tanggapannya terkait usulan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang menginginkan mahasiswa mengikuti pendidikan militer selama satu semester.
Fatir mengatakan bahwa alasan Kemenhan mengusulkan wajib militer kepada mahasiswa tidak dilandasi dengan kebutuhan mahasiswa.
"Kalau menyimak dari alasan Wakil Menteri Pertahanan Trenggono, usulan wajib militer ini tidak dilandasi dengan kebutuhan mahasiswa saat ini," kata Fatir kepada tribun-timur.com, Selasa (18/8/2020).
Menurutnya yang harus difokusi di bidang pendidikan adalah program peningkatan moralitas, akhlak dan tingkah laku.
"Sebab, di era yang serba digital saat sekarang ini sangat mudah bagi kaum milenial mengelola baik mengemukakan pendapat, memposting foto/video melalui media sosial kapanpun dan dimana pun. Sehingga perlu ada pembekalan lanjutan pasca melewati masa pendidikan menengah," jelasnya.
Dikatakan, Unhas sendiri sebenarnya tengah mempersiapkan salah satu program yang senasa dengan yang dirinya usulkan.
Program tersebut adalah mahasiswa baru berada dalam asrama selama satu semester dengan aktivitas mulai dari kegiatan keagamaan yang secara rutin, membuka ruang-ruang diskusi, dan kegiatan produktif lainnya.
"Program ini juga sudah dijalankan oleh beberapa perguruan tinggi seperti ITB dan IPB," katanya.
Dari program tersebut, diharapkan mampu meningkatkan moralitas dari mahasiswa itu sendiri.
Dirinya pun meminta usulan Kemenhan tersebut untuk dikaji ulang.
"Selain itu, yang ingin saya tanggapi dari pernyataan Pak Trenggono yang mengatakan program ini dibuat sebagai wujud antisipasi manakala sewaktu-waktu ada perang, mahasiswa siap tempur," katanya.
"Hal ini perlu dikaji kembali, di tengah gelombang protes yang terus-menerus mengalir ke pemerintah dan DPR memunculkan kekhawatiran. Jangan sampai negara lain yang dipersiapkan untuk bertempur justru berbalik arah ke negara sendiri," jelasnya.(*)
Laporan Wartawan Tribun Timur, Rudi Salam
