Gelar Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Pendidikan, Wahab: Jangan Ada Dusta di Antara Kita!

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir menjadi pembicara pada sosialisasi penyebarluasan produk hukum daerah Makassar.

Sosialisasi penyebarluasan produk hukum daerah itu digelar di Hotel dan Resto Agraha Marina, Jl Andalas, Makassar, Sabtu (15/8/2020).

Acara itu dihadiri 100 peserta. Selain AWT akronim namanya, hadir sebagai narasumber. Juga Plt Kadis Pendidikan Makassar Andi Amalia Malik dan kepala bidang di Disdik Makassar Pantja Nur Wahidin, serta Awang Darmawan selaku moderator.

Adapun peraturan daerah (perda) yang dibahas yakni, Perda nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan.

AWT mengatakan sosialisasi perda ini merupakan program pemerintah dan penting diketahui seluruh masyarakat karena kadang bingung terkait aturan.

"Asas hukum itu jelas, segala sesuatu produk hukum masyarakat wajib tahu dan terikit pada aturan itu makanya kita lakukan sosper agar masyarakat bisa tahu," katanya.

Sekretaris Golkar Makassar itu menambahkan, sosialisasi perda (sosper) ini akan dilakukan sebanyak delapan kali pertemuan dan ini adalah pertama kalinya.

"Setiap sosper itu jatahnya 100 orang. Jangan ada dusta di antara kita, semua harus terbuka, yang belum diundang masih ada tujuh kali pertemuan, semua harus tahu perda ini," tegasnya.

"Kalau banyak yang hadir tidak masalah juga, nanti ibu yang subsidi undangannya. Perempuan itu paling pintar subsidi, makanya banyak saya hadirkan perempuan karena dia yang lebih hebat soal subsidi," jelasnya.

Ia menambahkan, sistem kemandirian Dinas Pendidikan Makassar harus betul-betul didukung di tahun 2021 agar tidak lagi minta-minta kepada Infokom soal jaringan.

"Makanya harus ada server nanti di sana," ujarnya.

Sementara Plt Kadis Pendidikan Makassar Andi Amalia Malik menyatakan, pendidikan adalah kebutuhan yang sangat mendasar selain kesehatan.

Iapun mengapresiasi komisi D DPRD Makassar di bawah pimpinan Abdul Wahab Tahir karena betul-betul konsen dalam dunia pendidikan dan kesehatan masyarakat.

"Sistem pendidikan kita sangat jelas bahwa anak-anak kita wajib mendapat pendidikan sembilan tahun. Kami sedang menjejaki kerjasama dengan Telkom di mana nantinya akan dibangun seperti hospot atau DTS di beberapa tempat yang penduduknya memang membutuhkan untuk belajar," jelasnya.