Pilwali Makassar
Koalisasi Perempuan Indonesia Cabang Makassar Wajibkan Anggotanya Netral di Pilwali
Anggota Koalisi Perempuan dilarang melakukan kampanye dan menjadi tim sukses dari calon wali kota dan calon wakil wali kota Makassar.
Penulis: Sukmawati Ibrahim | Editor: Hasriyani Latif
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel), Marselina May menegaskan, anggota Koalisi Perempuan dilarang melakukan kampanye dan menjadi tim sukses dari calon wali kota dan calon wakil wali Kota Makassar.
“Sebagai lembaga independen, tentu semua anggota sudah menyepakati tentang netralitas. Dalam pelaksanaan pilwali ini, anggota koalisi wajib tidak melibatkan diri dalam politik praktis," katanya.
Hal tersebut disampaikan dalam sosialisasi pengawasan partisipatif dalam rangka pemilihan wali kota dan wakil wali Kota Makassar 2020 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar bersama Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Makassar di Hotel Best Western, Sabtu (15/8/2020).
Hal senada juga dikemukakan Aktivis Perempuan, Lusia Palulungan.
Ia menegaskan, anggota Koalisi Perempuan wajib bersikap netral dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
"Untuk itu seluruh anggota koalisi perempuan wajib mempedomani sikap netralitas," tegasnya.
Mengenai jika adanya pelanggaran yang ditemui dalam pilwali ini, Lusia menganjurkan untuk melaporkan kepada pengawas pemilu.
“Apalagi jika ada yang mengintimidasi orang untuk memilih pasangan atau calon tertentu, silahkan untuk dilaporkan dengan bukti-bukti yang dimiliki," ujarnya.
Dalam sosialisaai tersebut hadir juga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, Tenri A Palallo.
Pihaknya berharap anggota koalisi perempuan berperan aktif menjadi pengawas Pilwali Makassar.
“Jika nantinya ditemui ada PNS yang tidak netral, silahkan untuk melaporkan bersama bukti, jika perlu videokan," katanya.
Menurutnya, posisi PNS dalam undang-undang sudah sangat jelas, yakni mengambil posisi netral.
"Meski juga memiliki hak demokrasi untuk memilih siapa yang berhak menjadi pemimpin. Namun, secara spesifik setiap PNS dibatasi untuk terlibat secara langsung dalam memenangkan calon tertentu," ucapnya.
Tenri A Palallo mengajak untuk melakukan bersama tolak politik uang.
Gerakan perempuan tolak politik uang diharapkan bisa menjadi gerakan sosial atau gerakan moral sehingga bisa meminimalisir politik uang.
