LBH Makassar Soroti Penangkapan Nelayan Kodingareng, Ini Kata Dirpolair Polda Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penangkapan Manre, nelayan Pulau Kodingareng oleh DitPolair Polda Sulsel mendapat sorotan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Jumat (14/8/2020).

Sorotan itu lantaran, penangkapan nelayan yang getol menolak tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan tersebut dianggap terburu-buru.

"Kami menilai bahwa proses hukum terhadap Manre sangat terburu-buru dan dipaksakan. Tadi pagi, Manre dijemput paksa dipelabuhan Kayu Bangkoa. Penjemputan paksa itu dilakukan tanpa memanggil Manre terlebih dahulu untuk kedua kalinya," kata Pengabdi Bantuan Hukum (pengacara publik) LBH Makassar, Ady Nugraha Pratama dikonfirmasi tribun.

Padahal, kata Ady, Manre belum menerima dan mengetahui bahwa dirinya dipanggil untuk memberikan keterangan.

"Selain itu pasal yang disangkakan juga sangat dipaksakan. Manre disebut melanggar ketentuan pasal 25 ayat 1 dan pasal 35 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Bunyi pasalnya, setiap orang yang merusak, memotong rupiah dengan maksud merendahkan harkat dan martabat rupiah sebagai symbol negara," ujarnya.

Ady Nugraha tidak menampik adanya peristiwa perobekan uang. Namun menurutnya, Manre tidak ada niatan atau unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang disangkakan.

"Memang Ada peristiwa perobekan uang yang berada d dalam amplop. Namun Manre tidak mengetahui bahwa di dalam amplop yg berasal dari perusahaan berisi uang. Jadi sama sekali tak Ada niat utntk merobek uang," jelas

Sebab, lanjut Ady, Manre dan masyarakat Kodingareng menolak segala bentuk pemberian perusahaan.Masyarakat menganggap pemberian perusahaan adalah upaya perusahaan agar masyarakat menerima kehadiran perusahaan yang telah merusak wilayah tangkap nelayan kodingareng.

Pihaknya pun menduga, penangkapan dan penahanan Manre adalah upaya kriminalisasi terhadap warga yang menolak tambang pasir yang telah merusak wilayah tangkap nelayan dan mengakibatkan hilang dan berkurangnya penghasilan nelayan Kodingareng.

"Penahanan Manre menciderai rasa keadilan masyarakat Kodingareng yang berjuang menolak tambang pasir yang telah merusak laut tempat mereka mencari nafkah," tuturnya.

Untuk mendampingi proses hukum yang dijalani Manre, LBH Makassar menyiapkan 14 orang advokat dan asisten advokat LBH Makassar.

Penjelasan polisi

Terpisah, Diretur DitPolair Polda Sulsel Kombes Pol Hery Wiyanto mengungkapkan, penangkapan Manre di Dermaga Kayu Bangko sudah seharusnya dilakukan.

Pasalnya, kata Hery Wiyanto, pemanggilan terhadap Manre telah dilakukan. Namun, tidak kunjung dipenuhi.

"Setelah kita ketahui bahwa dia (Manre) itu tidak koperatif dalam arti dia tidak memenuhi panggilan kita, memang saya juga namanya polisi kan pasang orang (untuk memantau)," kata Hery Wiyanto, ditemui di kantornya.

Setelah melakukan pemantauan aktifitas Manre, pihaknya mengaku mendapat informasi jika Manre menuju Dermaga Kayu Bangkoa.

"Tadi pagi kita dapat informasi dia mau kesini (Dermaga Kayu Bangkoa), kita tidak tahu mau tujuan kemana, apakah mau ke tempat lain atau gabung ibu-ibu yang (demo) di sana, kita tidak tahu. Yang jelas setelah kita tahu dia turung, langsung kita ambil," ujarnya.

Manre pun lanjut Hery, langsung dibawa ke Mako Dir Polair Polda Sulsel untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus perobekan uang dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Penetapan tersangka terhadap Manre sendiri lanjut Hery, telah melalui proses pemeriksaan sebagai saksi dan gelar perkara.

Kronologi perobekan uang

Menurut Hery Wiyanto, peristiwa perobeka uang rupiah oleh Manre terjadi seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPR.

"Di RDP itu meminta untuk cek lokasi. Setelah cek lokasi, sama perusahaan dikasih upah lima orang masing-masing dikasih Rp 500 ribu, wajar kan. Kenapa, karena kan cek lokasi dia (lima orang warga) meninggalkan pekerjaannya," ujar Hery.

Saat uang itu diambil oleh seorang warga bernama Suadi, lanjut Hery, Manre langsung merobek uang yang diisi dalam ampol tersebut.