Breaking News:

Pilkada Serentak

Langgar Netralitas, Puluhan ASN di Sulbar Dilaporkan ke KASN

Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulawesi Barat harus berurusan dengan Bawaslu atas dugaan pelanggaran pemilu.

Penulis: Nurhadi | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/NURHADI
Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Sulbar, Fitrinela 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulawesi Barat harus berurusan dengan Bawaslu atas dugaan pelanggaran pemilu di tengah tahapan Pilkada Serentak 2020.

Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Sulbar, Fitrinela Patonangi, Senin (10/8/2020) mengatakan pada dasarnya netralitas ASN adalah hal yang perlu terus menjadi perhatian demi terwujudnya Pilkada 2020 secara adil dan jujur.

"Kami sendiri di Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan dengan melakukan koordinasi kelembagaan kepada Pemerintah Daerah, agar bersama-sama menciptakan suasana kondusif dan Pilkada yang jujur adil," katanya.

Mantan Komisioner KPU Polman itu menambahkan, saat ini tercatat 13 ASN diproses oleh Bawaslu Mamuju terkait dugaan pidana pemilu. 12 di antaranya sudah dikirim KASN.

"Sebagai bagian dari respon atas masih banyaknya kasus netralitas ASN, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten se-Sulbar terus meningkatkan upaya pengawasan yang dilakukan diluar dari upaya pencegahan," tuturnya.

Fitrinela juga menyampaikan upaya pengawasan yang dimaksud yakni dilakukan bukan hanya sebagai bagian dari tugas yang melekat secara kelembagaan malainkan mengupayakan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

"Bawaslu terus melakukan koordinasi kelembagaan kepada Pemerintah Daerah untuk menciptakan netralitas ASN itu sendiri, dengan mempertegas komitmen yang dilakukan oleh Bawaslu dan KASN dalam bentuk MoU untuk menciptakan netralitas ASN dengan menekan angka-angka pelanggaran untuk menghasilkan Pilkada yang berkualitas," tuturnya.

Pihaknya terus melakukan upaya pengawasan yang massif termasuk keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif terlebih dalam menyambut tahapan kampanye mendatang.

Berbagai inovasi pun dilakukan salah satunya aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Partisipatif (SIPP) oleh Bawaslu Mamuju Tengah.

"Bawaslu senantiasa melakukan sosialisasi dengan melayangkan surat terkait norma-norma hukum pemilihan, bahwa netralitas ASN adalah sesuatu yang penting dalam kontestasi politik, termasuk pengawasan via media sosial," jelasnya.

Berikut Data ASN di Sulbar yang tersangkut dugaan pidana Pemilu:

Mamuju
- Sementara Proses 1 Orang
- Proses Rekemondasi KASN 12 Orang

Majene
- Proses Rekemondasi KASN 3 Orang

Mateng
-

Pasangkayu
- Sementara Proses 1 Orang
- Proses Rekemondasi KASN 3 Orang

Total
- Sementara Proses 2 Orang
- Proses Rekemondasi KASN 18 Orang.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved