Inspektorat Bulukumba Temukan Rp 344 Juta Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Bansos Covid-19

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Inspektorat Bulukumba akhirnya menyerahkan hasil audit dari dugaan korupsi anggaran Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di Dinas Sosial Bulukumba, ke polisi.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Unit (Kanit) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bulukumba Ipda Muhammad Ali, yang dikonfirmasi, Senin (10/8/2020).

Dari hasil audit Inspektorat Bulukumba, ditemukan dugaan mark up anggaran sebesar Rp344 juta, dari total anggaran Rp1,9 miliar.

“Hasil audit kabupaten dalam hal ini Inspektorat, telah kita laporkan ke Kapolres dan meminta untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan,” jelas Ipda Ali.

Selanjutnya, penyidik bakal melakukan gelar perkara di Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), untuk mengetahui apakah perkara tersebut sudah dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau belum.

Untuk kapan rencana gelar perkara kasus ini, Ipda Ali mengaku, dalam waktu dekat ini bakal segera melaporkan ke Polda Sulsel untuk dilakukan gelar kasus.

“Kalau tersangka belum bisa kita tentukan, karena ini masih berproses,” tambahnya.

Sekadar diketahui, penggunaan anggaran bansos senilai Rp1,9 miliar untuk warga terdampak Covid-19, menjadi riak di masyarakat, beberapa waktu lalu.

Hal tersebut setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, melakukan kunjungan di kantor Dinsos.

Ketua Komisi D DPRD Bulukumba Muhammad Bakti, menilai ada kejanggalan dalam proses pendistribusian bantuan itu.

Pasalnya, bantuan yang diketahui DPRD adalah beras sebanyak 15 kilogram, namun ternyata berubah menjadi gula sebanyak 2 liter.

Kejadian itu sontak menjadi perhatian polisi. Dan benar saja, ada indikasi dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan itu.

Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Bulukumba AKBP Gany Alamsyah Hatta.

Mantan Kapolres Takalar itu menjelaskan, bahwa diduga telah terjadi mark up anggaran pada pengadaan bahan pokok yang dibagikan ke masyarakat.

Dari anggaran Rp1,9 miliar yang bersumber dari APBD Bulukumba untuk bantuan sosial penanganan Covid-19, polisi saat itu menemukan kerugian negara kurang lebih Rp400 juta.

”Ada niatan orang-orang dalam pelaksanaan kegiatan di Dinsos Bulukumba ini yang memanfaatkan hal tersebut, sehingga negara berpotensi mengalami kerugian Rp 400 lebih, dari anggaran sebesar Rp 1,9 Miliar,” kata Gany.

Namun, angka kerugian negara yang ditemukan polisi tersebut belum bersifat pasti.

Pemeriksaan mendalam dalam kasus ini, kata Gany berawal dari kecurigaan pihaknya dalam pengadaan barang dan jasa bantuan ini.

Dalam batuan sembako tersebut, lanjut Gany, ada item tertentu yang berpotensi merugikan negara.

”Contohnya, mie intan perbungkusnya Rp 3000, jadi kalau isi 10 jadi Rp 30 ribu, padahal jika beli satu box hanya Rp 1.800 perbungkus. Nah kenapa tidak beli satu box, kenapa beli satu biji,” kata Gany.

Ternyata setelah ditelisik oleh kepolisian, kata Gany ada perjanjian antara penyedia dan pembeli.

”Ini niat jahat dari oknum tersebut, sehingga kita melakukan penyelidikan lebih mendalam," tambah Gany.

Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), kata Gany, telah memberi atensi.

Pasalnya sangat disayangkan ditengah pandemi ini masih ada saja oknum yang coba-coba bermain.

Sebelumnya, Kepala Dinsos Bulukumba, Syarifuddin membeberkan, jika jumlah beras yang diterima oleh warga tetap ada, hanya saja sebanyak 3 kilogram saja bukan 15 kilogram.

Pada perencanaan awal, pihaknya kata Syarifuddin, memang mengusulkan anggaran beras tersebut sebanyak 15 kilogram untuk 5.000 KK.

Namun akhirnya dibatalkan karena adanya bantuan dari stok cadangan beras dari Bulog sebanyak 30 ton dan 9 ton dari Dinas Ketahanan Pangan.

“Jadi dalam refocusing anggaran beras itu tidak jadi kita anggarkan, namun mengganti menjadi gula pasir 2 kg,” jelas Syarifuddin.

Setelah itu, lanjut dia, jumlah penerima bantuan bahan pokok ditambah dari 5.000 menjadi 6.500 KK.

Setiap KK menerima beras 3 kg, gula pasir 2 kg, telur 2 rak, Indomie 40 bungkus dan minyak kelapa 2 liter.