17.256 Pemilih di Lutra Kehilangan Dokumen Kependudukan, KPU Sulsel Minta Kerjasama Dukcapil

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Seletan (KPU Sulsel) berkunjung ke Gubernuran Sulsel, Jl Sungai Tangka Makassar, Senin (3/8/2020).

Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir usai pertemuan mengatakan, ada beberapa yang dilaporkan kepada gubernur Sulsel terkait tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pikada) Serentak 2020.

"Seperti di Luwu Utara, ada sekitar 17.256 warga yang mungungsi. Aada beberapa TPS belum dilakukan pendataan karena warganya mungungsi, pengungsi kemudian terkendala dokumen kependudukan yang kehilangan," tuturnya.

Secara aturan, lanjut dia, tidak bisa dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) bila dokumen kependudukan tidak ada.

"Tahapan inikan, bagaimana data di KPU dicocokkan dan diteliti dengan dokumen pemilih. Kalau nda ada dokumennya bagaimana kita bisa mencocokkan?" katanya.

KPU Sulsel mewakili KPU Lutra pun membutuh kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Didukcapil) untuk menerbitkan dokumen kependudukan para pengungsi secara kolektif.

"Agar coklit di Luwu Utara bisa berjalan, mengingat 13 Agustus sudah harus selesai. Per 3 Agusutus saja sudah masa injury time," ujarnya.

"Mengapa? Karena penyusunan hasil coklit mulai digelar 7 Agustus. Sehingga seharusnya coklit selesai tanggal 7 Agustus, kemudian disusun hingga 13 Agustus," jelasnya.

Komisioner KPU Sulsel Uslimin menambahkan, soal di Luwu Utara, banjir bandang menimpa 5 kecamatan dan 14 kelurahan terdampak.

"Total warganya 17.256 orang. Semoga dalam wajtu dekat keluar dokumen kependudukannya dari Dukcapil. InsyaAllah teman-teman di Lutra (KPU Lutra) tetap menargetkan waktu selesai sesuai jadwal tahapan," katanya.(*)

Laporan Wartawan tribun-timur.com, @fadhlymuhammad