Update Terkini Perkembangan Penanganan Banjir Bandang Luwu Utara Berdasarkan Rapat BPBD dan Relawan

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara melakukan pertemuan dengan relawan penanganan banjir bandang.

Rapat dilakukan di Kantor BPBD Luwu Utara, Jl Simpurusiang, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Sabtu (1/8/2020).

Kepala BPBD Luwu Utara Muslim Muchtar memimpin rapat.

Berikut poin-poin update perkembangan penanganan banjir bandang berdasarkan hasil rapat.

1. Masa Tanggap Darurat ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020.

2. Selama masa tanggap darurat, BASARNAS tetap berperan secara pasif.

3. Pembangunan hunian sementara masih dalam tinjauan kembali untuk dialihkan menjadi hunian tetap.

Namun demikian, lahan untuk pembangunan hunian tetap di wilayah Meli masih dalam proses pembebasan lahan.

Sedangkan untuk wilayah Masamba, lokasi hunian sementara direncanakan di wilayah Desa Kamiri dan Dusun Prodoa, Desa Sepakat.

4. Tim yang bertugas menilai kerusakan yang mengumpulkan data by name by address telah diturunkan.

5. Akan dibentuk klaster-klaster relawan untuk memudahkan koordinasi.

6. Laporan progress kegiatan, kendala dan usul solusi dilaporkan melalui masing-masing grup klaster.

7. Pemerintah telah berkoordinasi dengan tim ahli AMDAL dan Geologi.

8. Akan dipertegas penerapan aturan terkait pembangunan rumah di kawasan bantaran sungai.

9. Data akan terus diperbaiki dan diupdate.

10. Akan dilakukan koordinasi untuk mensinergikan pelaksanaan penanganan banjir secara kontinu.

11. Masukan dari para relawan akan disampaikan kepada pimpinan.

-Penyampaian dari Relawan

1. Pengungsi yang menumpang di rumah-rumah keluarga mulai merasa tidak nyaman dan membutuhkan tempat yang memiliki batas privacy.

2. Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap agar disegerakan.

3. Memperhatikan kategori penerima bantuan hunian sementara/hunian tetap.

Beberapa keluarga tidak mengalami kerusakan rumah namun demikian posisi rumah sudah tidak memungkinkan lagi untuk dihuni.

4. Perlunya analisa/kajian lingkungan oleh tim ahli sebelum penentuan lokasi hunian tetap agar dapat menjadi langkah awal rencana kota baru.

5. Hunian sementara dapat dibangun dengan memanfaatkan kayu-kayu yang hanyut.

6. Belum ada kejelasan terkait masyarakat terdampak di Malangke dan Malangke Barat, apakah akan dibangunkan hunian sementara/hunian tetap.

7. Perlunya pemetaan yang jelas titik-titik pengungsian dan sebaran lokasi hunian sementara.

8. Ketersediaan hunian sementara disesuaikan dengan jumlah kebutuhan.

9. Lokasi pengungsian di Dusun Lawadi sering kali terabaikan oleh karena sebagian besar penyintas menumpang di rumah-rumah keluarga bukan berada di tenda-tenda pengungsian.

10. Perlunya dibuatkan lokasi pengungsian tersendiri untuk warga Dusun Lawadi mengingat adanya perbedaan kultur.

11. Dibutuhkannya data terkait ketersediaan logistik dan kesesuaian antara ketersediaan dan kebutuhan.

12. Pengungsi mulai mengalami kebosanan dikarenakan kurangnya aktivitas.

13. Perlunya pendampingan dari sisi religi tidak hanya untuk anak-anak tetapi juga bagi pengungsi dewasa.

14. Adanya keluhan permintaan KK terhadap penyintas yang ingin mengambil logistik.

15. Perlunya perhatian terhadap penduduk Desa Baloli yang kehilangan mata pencaharian akibat banjir bandang.

16. Banyaknya sampah-sampah yang belum terangkut dapat menjadi potensi bencana baru/wabah penyakit.

17. Perlunya pemulihan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan melatih masyarakat keterampilan yang dapat menghasilkan uang.

18. Hasil bincang lepas dengan beberapa pengungsi, beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi antara lain pakaian anak dan bantal.

19. Ketersediaan air bersih pada musholah di titik-titik pengungsian perlu diperhatikan, khususnya pada saat pelaksanaan shalat subuh.

20. Adanya pengungsi yang menempati SDIT Al-Khatabi dimana ketersediaan dan kenyamanan ruangan berkurang dikarenakan adanya relawan yang juga membutuhkan tempat.

21. Perlunya pengaktifan TPA di musholah-musholah sementara untuk menjaga pendidikan agama anak-anak di pengungsian.

Selain itu, tabligh akbar juga dapat dilakukan dengan mengkoordinasikan kepada relawan-relawan yang memiliki sumber daya tersebut.

22. Belum ada koordinasi terkait data, sehingga validitas data masih diragukan.

23. Perlunya publikasi program-program kerja pemerintah dalam penanganan banjir agar dapat ditindaklanjuti oleh relawan dan tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.

24. Perlunya motivasi bagi para relawan dari Pemda berupa piagam penghargaan dan foto bersama jajaran Pemda.

25. Belum ada statement pemerintah tentang penyebab banjir.

26. Klaster Kesehatan dan Klaster Pendidikan telah lebih dulu dibentuk.

27. PPNI menawarkan hypnoteraphy bagi para penyintas yang membutuhkan.

28. Perlunya pemetaan semua unsur relawan.

29. Sebaiknya pemerintah menyediakan pos laporan khusus bagi relawan dimana pelaporan disertai dengan dokumentasi dan titik koordinat.

30. Dibutuhkan tempat-tempat relaksasi bagi relawan.

31. Adanya kasus-kasus pemberian obat oleh non medis.

32. Adanya inisiasi minimarket bencana namun terkendala ketersediaan logistik.

33. Perlunya updating kebutuhan warga masyarakat.

34. Perlunya koordinator di masing-masing pengungsian.

35. Perlunya data 3W bagi para relawan.

36. Perlunya rekam medis sederhana di masing-masing tenda agar tidak terjadi kesalahan pemberian obat.

37. Penyaluran/pemberian susu formula harus melalui posko-posko kesehatan agar kelayakan pemberian dapat terkontrol.(*)

Laporan Wartawan TribunLutra.com, Chalik Mawardi