Setelah Muhammadiyah dan NU Mundur dari POP Kemendikbud, Rocky Gerung Minta Copot Nadiem Makarim!

POP adalah program yang melibatkan entitas atau lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dalam meningkatkan kapasitas tenaga pendidik di Indonesia.

Untuk mendukung program ini, Kemendikbud mengalokasikan anggaran hampir Rp 600 miliar.

Sorotan DPR RI

Sorotan serupa juga datang dari Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda.

Huda berharap kebijakan program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) untuk ditata ulang.

Menurut Huda, Kemendikbud harus mencari skema terbaik agar program Organisasi Penggerak tidak menimbulkan polemik.

Kata Huda yang dilansir dari Kompas.com, penataan ulang yang perlu dilakukan oleh Kemendikbud adalah terkait pola rekrutmen.

Sebab, mundurnya lembaga seperti NU, Muhammadiyah dan PGRI akibat seleksi pemilihan program Organisasi Penggerak yang dinilai tidak jelas.

"Karena itu saya kira opsinya yang pertama, kami minta untuk ke Mas Nadiem melakukan penataan ulang terkait dengan pola rekrutmen, kriteria, dan seterusnya terkait dengan Program Organisasi Penggerak," ucap politisi PKB ini.

Kemudian, kata dia, mundurnya organisasi besar yang concern terhadap pendidikan selama puluhan tahun menandakan ada masalah dalam kebijakan POP.

"PGRI yang juga mundur dari kepesertaan POP ini menandakan ada masalah," ucap Huda.

Program Organisasi Penggerak merupakan salah satu program unggulan Kemendikbud.

Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.

Dalam program ini, Kemendikbud akan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat maupun individu yang mempunyai kapasitas untuk meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan.

Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp 595 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih.